24 Maret 2012

Bagaimana Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Untuk Anggota DPR Atau DPRD (Pengisian 1721-A2 Dan Penghasilan Final)

Penanya : herlinda

Pertanyaan :

Maaf pak, saya mau bertanya tentang pengisian 1721 A-2 untuk anggota DPRD, mereka ada tunjangan komunikasi dan perumahan dikenakan pajak sebesar 15%, pertanyaan saya penghasilan tersebut masuk di kolom barapa ?

Jawaban  :

a.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian anggota DPRD adalah termasuk dalam kriteria Pejabat Negara.
b.  Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/KMK.03/2010 Tanggal 31 Desember 2010 Tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD, maka terhadap Pejabat Negara (anggota DPRD) dikenakan pajak sebagai berikut :
1.  Tarif pajak berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak  dari penghasilan teratur dan tetap (Gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan)
2.  Sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD yang bukan penghasilan teratur.
c.   Sehubungan dengan pertanyaan anda maka dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.  Yang diisikan dalam 1721-A2 adalah dari penghasilan teratur dan tetap (Gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan)
2.    Untuk Tunjangan Komunikasi dan Perumahan apabila termasuk dalam kriteria honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD yang bukan penghasilan teratur maka dikenakan PPh Pasal 21 Final sebesar 15 % x penghasilan bruto
3.  Penghasilan Final dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S dimasukan dalam kolom 1770 S – II Bagian A nomor 6 yaitu HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD
Dasar Hukum :