31 Januari 2013

Cara Pendaftaran NPWP Bagi Orang Pribadi


Setiap orang pribadi yang mempunyai penghasilan diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) wajib mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Akan tetapi bagi orang pribadi yang mempunyai penghasilan dibawah PTKP diperbolehkan untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
Untuk mendapatkan NPWP bagi orang pribadi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu :
  1. Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pegawai atau Karyawan.
  2. Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengusaha dan atau Pekerjaan Bebas.
  3. Orang Pribadi yang berstatus sebagai Isteri.
Syarat untuk mendapatkan NPWP bagi Orang Pribadi adalah sebagai berikut :
  • Untuk Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pegawai atau Karyawan :

  1. Fotocopy KTP.
  2. Surat keterangan sebagai pegawai atau karyawan dari perusahaan tempat pegawai atau karyawan tersebut bekerja (ditandatangani oleh pimpinan perusahaan).

  • Untuk Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengusaha dan atau Pekerjaan   Bebas :
  1. Fotocopy KTP
  2. Surat Keterangan Domisili

  • Untuk Orang Pribadi yang berstatus Isteri :
  1. Fotocopy KTP
  2.  Fotocopy NPWP Suami
Tempat pendaftaran NPWP adalah sebagai berikut :

  1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
  2. Kantor Pelayanan Penyuluhan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
Referensi : 
  1. Pasal 1 dan 2 UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP
  2. Lampiran 1 Per-44/PJ/2008 tanggal 20 Oktober 2008







    






30 Januari 2013

Installer e-SPT SPT Tahunan PPh Badan Terbaru (Versi 30 Oktober 2009)

Installer e-SPT SPT Tahunan PPh Badan Terbaru (Versi 30 Oktober 2009)

Dapat di download di

Installer e-SPT SPTTahunan PPh Badan Terbaru (Versi 30 Oktober 2009)





Kode Jenis Setoran Pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

Kode Jenis Setoran Pajak untuk PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Tahun 2013 dan 2012 adalah  sebagai berikut :

KODE
JENIS
SETORAN
JENIS SETORAN
KETERANGAN
411125-100
Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi
untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi yang terutang.
411125-101
Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang terutang.
411125-200
Tahunan PPh Orang Pribadi (PPh Pasal 29)
untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
411125-300
STP PPh Orang Pribadi
untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Orang Pribadi.
411125-310
SKPKB PPh Orang Pribadi
untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Orang Pribadi.
411125-320
SKPKBT PPh Orang Pribadi
untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Orang Pribadi.

Dasar Hukum :
a.  Peraturan Dirjend Pajak No. PER-38 Tahun 2009 yg telah diubah dengan PER-23 Tahun 2010 tentang bentuk Surat Setoran Pajak (SSP).


Batas Waktu Penyetoran Dan Pelaporan SPT Tahunan Badan 1171 Tahun 2012

Jenis SPT Tahunan PPh Badan yang harus disampaikan / dilaporkan oleh semua Wajib Pajak Badan (PT, CV, Yay, Kop dan lain-lain ) untuk Tahun Pajak 2012 adalah sama yaitu Formulir 1771. Yang membedakan pelaporan SPT Tahunan PPh badan oleh Wajib Pajak Badan tersebut diatas adalah lampiran yang harus disertakan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 1771 Tahun 2012 yaitu tergantung kondisi dari masing-masing Wajib Pajak Badan tersebut.

29 Januari 2013

SE DJP No SE-116/PJ/2009 Tanggal 21 Desember 2009 Tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain

SE DJP No SE-116/PJ/2009 Tanggal 21 Desember 2009 Tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain telah diubah dengan SE-28/PJ/2013 Tanggal 11 Juni 2013 Tentang Kebijakan Pemeriksaan



28 Januari 2013

Pembahasan PER-28/PJ/2012 Tanggal 17 Desember 2012 Tentang Tempat Pendaftaran Dan/Atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya

Rangkuman/Ringkasan dan Pembahasan PER-28/PJ/2012 Tanggal 17 Desember 2012 Tentang Tempat Pendaftaran Dan/Atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya   adalah sebagai berikut :
·        PER-28/PJ/2012 Tanggal 17 Desember 2012 mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2013.
·        Pada saat berlakunya PER-28/PJ/2012, maka PER-08/PJ/2012 tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Tempat Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
·        PER-28/PJ/2012 Tanggal 17 Desember 2012 menetapkan pengertian-pengertian tentang :
1.    Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
2.    Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara.
3.    Wajib Pajak Minyak dan Gas Bumi.
4.    Wajib Pajak Berstatus Pusat.
5.    Wajib Pajak Berstatus Cabang.
6.    Saat Mulai Terdaftar.
·        PER-28/PJ/2012 Tanggal 17 Desember 2012  menetapkan tentang Tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar meliputi:
1)
KPP Wajib Pajak Besar Satu, untuk Wajib Pajak badan besar tertentu yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan dan jasa penunjang pertambangan;
2)
KPP Wajib Pajak Besar Dua, untuk Wajib Pajak badan besar tertentu yang melakukan kegiatan usaha di sektor industri, perdagangan, dan jasa;
3)
KPP Wajib Pajak Besar Tiga, untuk Wajib Pajak BUMN yang melakukan kegiatan usaha di sektor industri dan perdagangan;
4)
KPP Wajib Pajak Besar Empat, untuk Wajib Pajak BUMN yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa dan Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu;
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus meliputi:
1)
KPP Perusahaan Masuk Bursa, untuk Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, badan- badan khusus (Self Regulatory Organization) yang didirikan dan beroperasi di bursa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Perusahaan efek non bank;
2)
KPP Penanaman Modal Asing Satu, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri kimia dan barang galian non-logam;
3)
KPP Penanaman Modal Asing Dua, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri logam dan mesin;
4)
KPP Penanaman Modal Asing Tiga, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan dan perdagangan;
5)
KPP Penanaman Modal Asing Empat, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri tekstil, makanan, dan kayu;
6)
KPP Penanaman Modal Asing Lima, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor agribisnis dan jasa;
7)
KPP Penanaman Modal Asing Enam, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor jasa dan perdagangan;
8)
KPP Badan dan Orang Asing, untuk Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9)
KPP Minyak dan Gas Bumi, untuk Wajib Pajak Migas;
KPP Madya, untuk Wajib Pajak badan besar tertentu dalam suatu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

·        PER-28/PJ/2012 Tanggal 17 Desember 2012 selengkapnya silahkan klik DISINI


Referensi :
1.    PER-28/PJ/2012 Tanggal 17 Desember 2012 Tentang Tempat Pendaftaran Dan/Atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya






25 Januari 2013

Pembahasan PMK Nomor 194/PMK.03/2012 Tanggal 06 Desember 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPN dan/atau PPnBM Bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I

Rangkuman/Ringkasan dan Pembahasan PMK Nomor 194/PMK.03/2012 Tanggal 06 Desember 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPN dan/atau PPnBM Bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I  adalah sebagai berikut :

24 Januari 2013

Strategi Kantor Pajak Amankan Target Penerimaan Pajak Tahun 2013

Target Penerimaan Pajak Tahun 2013 mencapai Rp 1.042,32 triliun, apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak Tahun 2012 maka naik sebesar 24,79 %. Target tersebut mencapai 68,14 % dari APBN Tahun 2013 yang sebesar Rp.1.529,67 triliun.

Pembahasan PMK Nomor 146/PMK.03/2012 Tanggal 10 September 2012 Tentang Tata Cara Verifikasi

Pembahasan PMK Nomor 146/PMK.03/2012 Tanggal 10 September 2012 Tentang Tata Cara Verifikasi   adalah sebagai berikut :
·        PMK Nomor 146/PMK.03/2012 Tanggal 10 September 2012   mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

20 Januari 2013

Pembahasan Peraturan Pajak Terbaru

Pembahasan Peraturan Pajak Terbaru  adalah terdiri dari artikel –artikel yang membahas  Peraturan Perpajakan Terbaru yang dikeluarkan/ditetapkan oleh Pemerintah .
Untuk mengetahui Pembahasan Peraturan Pajak Terbaru selengkapnya silahkan klik :

  1. Pembahasan PMK Nomor 194/PMK.03/2012 Tanggal 06 Desember 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan,Penyetoran, Dan Pelaporan PPN dan/atau PPnBM Bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I
  2. Pembahasan PMK Nomor 146/PMK.03/2012 Tanggal 10 September 2012 Tentang Tata Cara Verifikasi
  3. Pembahasan PER-26/PJ/2012 Tanggal 05 Desember 2012 Tentang Tata Cara Penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan
Artikel yang perlu diketahui :
  1.            Konsultasi Pajak Gratis 
  2.     Contoh Kasus Pajak dan Solusinya

Pembahasan PER-26/PJ/2012 Tanggal 05 Desember 2012 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan

Pembahasan PER-26/PJ/2012 Tanggal 05 Desember 2012 Tentang Tata Cara Penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan  adalah sebagai berikut :

16 Januari 2013

Pemerintah Akan Membatasi Besarnya Biaya Bunga Pinjaman Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak


Pemerintah selama ini mengakui seluruh biaya bunga pinjaman yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, akibatnya Wajib Pajak berlomba-lomba untuk mencari pinjaman. Sehingga biaya bunga pinjaman membengkak

14 Januari 2013

Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Pengusaha Tambang


Untuk mencapai Target penerimaan pajak Tahun 2013 sebesar Rp 1.134,3 Triliun merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan cukup berat, demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rachmany, Senin 07 Januari 2013.

Peraturan Pajak


Peraturan Pajak berisi Peraturan Pajak yang dikeluarkan Pemerintah meliputi Peraturan KUP, PPh, PPN dan PPnBM serta Undang-Undang yang berhubungan dengan Pajak.
Peraturan Pajak bersumber dari Kementrian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (depkeu.go.id dan pajak.go.id).

12 Januari 2013

Pelaporan SPT Tahunan PPh 2012

Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan Tata Cara melaporkan / menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2012 dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2012 berdasarkan PER-26/PJ/2012 Tanggal 05 Desember 2012 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan SPT Tahunan Tahun 2012 yang mulai berlaku sejak 01 Januari 2013.

11 Januari 2013

Insentif Pajak Bagi Mobil Listrik


Pemerintah berencana akan memberikan dukungan penuh bagi pengembangan mobil listrik nasional melalui fasilitas dibidang perpajakan, demikian disampaikan oleh Menteri Keuangan, Agus Martowardoyo pada hari Rabu 09 Januari 2013.

10 Januari 2013

DitJend Pajak Akan Meningkatkan Pengawasan Terhadap Konsultan Pajak


DitJend Pajak melalui Kantor Pajak akan segera melakukan pengawasan kepada Konsultan Pajak. Hal ini dilakukan karena disinyalir selama ini terdapat Konsultan Pajak yang menawarkan/membantu Wajib Pajak untuk menggelapkan/mengemplang pajak .

9 Januari 2013

Tarif Pajak Khusus UKM Tahun 2013


Pemerintah berencana menetapkan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Khusus UKM yang akan mulai berlaku Tahun 2013 ini sebesar 1 % , demikian disampaikan oleh Dirjen Pajak Kementrian Keuangan Fuad Rahmany.

8 Januari 2013

Penerimaan Pajak Tahun 2012 Berhasil Menembus Angka Rp 980 Triliun



Pencapaian Penerimaan Pajak sepanjang Tahun 2012 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan berhasil menembus angka 980 Triliun Rupiah.

7 Januari 2013

Gejala Penyakit Asam Urat


Penyakit asam urat dapat menyebabkan kadar asam urat dalam darah menjadi tinggi yang akan mengakibatkan sakit yang luar biasa (rasa nyeri pada organ tubuh yang terserang). Penyakit Asam Urat biasanya menyerang persendian (jempol kaki, pergelangan kaki, lutut, siku, jari-jari dan pergelangan tangan), ginjal dan apabila dibiarkan akan menyerang jantung.

Artikel Tentang KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan


Untuk lebih memahami tentang KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan) maka dibawah ini terdapat artikel yang membahas tentang KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan).
Untuk membaca artikel secara lengkap silahkan klik dibawah ini :