Peraturan Pajak Tentang Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara

Peraturan Pajak Tentang Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara mengatur tentang perlakuan pajak atas :

a. Surat Utang Negara.

b Surat Berharga Syariah Negara.

Peraturan Pajak Tentang Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara terdiri dari :

A. Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara.

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.

- Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

B. Peraturan Menteri Keuangan :

- PMK Nomor 92 Tahun 2023 Tanggal 15 September 2023 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah.

- PMK-213/PMK.010/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Atau Pihak Lain Yang Mendapat Penugasan Dalam Rangka Penerbitan Dan/Atau Pembelian Kembali Surat Berharga Negara Di Pasar Internasional

Baca Juga :

Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 4 (2)

Peraturan Pajak Berdasarkan Jenis Pajak

Peraturan Pajak Berdasarkan Jenis Usaha

Berbagi :