Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PMK Nomor 99/PMK.03/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

PMK Nomor 99/PMK.03/2018 

Pasal 1

Pasal 1 Tentang Pengertian :

  • Undang-Undang Pajak Penghasilan.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
  • Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan.
  • Pemotong atau Pemungut Pajak.
  • Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Surat Keterangan.
  • Tahun Pajak.
  • Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.

Pasal 2

Pasal 2 Tentang Subjek Pajak Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Pasal 3

Pasal 3 Tentang Tata Cara Pemberitahuan Wajib Pajak Yang Memilih Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan

Pasal 4

Pasal 4 Tentang Tata Cara Penyetoran, Pemotongan Atau Pemungutan, Dan Pelaporan PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9

Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan

Dan Penerbitan Surat Keterangan.

Pasal 9

Pasal 9 Tentang Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan

Pasal 10

Pasal 10 Tentang Kewajiban bagi Wajib Pajak yang tidak dapat memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Pasal 11

Pasal 11 Tentang Dokumen yang digunakan dalam PMK Nomor 99/PMK.03/2018.                       

Pasal 12

Pasal 12 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Pasal 13

Pasal 12 Tentang saat berlakunya PMK Nomor 99/PMK.03/2018. 

Lampiran PMK Nomor 99/PMK.03/2018 

Lampiran A

Lampiran A Tentang Contoh Pemberitahuan Wajib Pajak Yang Memilih Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan

Lampiran B

Lampiran B Tentang Contoh Permohonan Surat Keterangan

Lampiran C

Lampiran C Tentang Contoh Surat Keterangan

Lampiran D

Lampiran D Tentang Contoh Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan

Resume PMK Nomor 99/PMK.03/2018

PMK Nomor 99/PMK.03/2018 terdiri dari 8 (delapan) Bab dan 13 (tiga belas) Pasal serta 1 (satu) lampiran (terdiri dari lampiran A, B, C dan D).

PMK Nomor PMK Nomor 99/PMK.03/2018 mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Wajib Pajak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 apabila memenuhi syarat :

  • Jenis Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Jenis Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 meliputi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pasal 2).
  • Wajib Pajak yang mempunyai peredaran Usaha Tertentu yaitu Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
  • Wajib Pajak yang tidak memilih untuk dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan.

Wajib Pajak yang memilih untuk dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dilunasi dengan cara:

  • disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
  • dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak. 

Pemotong atau Pemungut Pajak dalam kedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen) terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan.

Perhitungan Angsuran bulanan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak berjalan untuk Wajib Pajak yang memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan.

 

Perhitungan Angsuran bulanan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak berjalan untuk Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak.


Perhitungan Angsuran bulanan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak berjalan untuk Wajib Pajak yang telah melewati jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

 

Perhitungan Angsuran bulanan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak berjalan untuk Wajib Pajak Baru.


Status PMK Nomor 99/PMK.03/2018 
  • PMK Nomor 99/PMK.03/2018  mulai berlaku sejak tanggal 27 Agustus 2018.
  • PMK Nomor 99/PMK.03/2018  mencabut PMK Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 
Peraturan Yang Terkait 
PMK Nomor 99/PMK.03/2018
PMK Nomor 99/PMK.03/2018 Tanggal 24 Agustus 2018
Tentang Pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu selengkapnya silahkan KLIK DISINI


Lampiran PMK Nomor 99/PMK.03/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu selengkapnya silahkan KLIK DISINI