Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Postingan Terbaru

PMK Nomor 24 Tahun 2026 PPN Atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi Dalam Rangka Dukungan Pemerintah Terhadap Kenaikan Harga Avtur Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026

PMK Nomor 24 Tahun 2026 Tanggal 21 April 2026 Tentang Pajak Pertambahan Nilai A… Read more » PMK Nomor 24 Tahun 2026 PPN Atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi Dalam Rangka Dukungan Pemerintah Terhadap Kenaikan Harga Avtur Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026

PMK-142/PMK.010/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas PMK-267/PMK.010/2015 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

PMK-142/PMK.010/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas PMK-2… Read more » PMK-142/PMK.010/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas PMK-267/PMK.010/2015 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

PER-­5/PJ/2026 Pengakuan Penghasilan Dan Biaya Serta Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Tahun Pajak 2025 Bagi Wajib Pajak Yang Menyelenggarakan Pembukuan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Mengenai Kontrak Asuransi

PER­-5/PJ/2026 Tanggal 20 April 2026 Tentang Pengakuan Penghasilan Dan Biaya Se… Read more » PER-­5/PJ/2026 Pengakuan Penghasilan Dan Biaya Serta Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Tahun Pajak 2025 Bagi Wajib Pajak Yang Menyelenggarakan Pembukuan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Mengenai Kontrak Asuransi

PER-4/PJ/2026 Badan Atau Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

PER-4/PJ/2026 Tanggal 30 Maret 2026 Tentang Badan Atau Lembaga Yang Dibentuk At… Read more » PER-4/PJ/2026 Badan Atau Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto