Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Batasan Nilai Belanja Tidak Dipungut PPN dan PPnBM serta PPh Pasal 22 Oleh Bendahara

Pertanyaan Konsultasi Pajak 
Benarkah pemungutan PPN atas belanja barang dilakukan oleh Bendahara atau Instansi Pemerintah untuk pembelian diatas 2 juta rupiah ?

Apakah ada peraturan dan dasar hukumnya, karena ada yang bilang pemungutan belanja barang  tahun 2020 wajib bayar PPN bukan lagi diatas 1 juta tetapi diatas 2 juta ? 

Misalkan belanja ATK Rp. 1.9 juta apakah kena PPN dan dipotong juga PPH Pasal 22…????

Jawaban Konsultasi Pajak 
Batasan Nilai Belanja Tidak Dipungut PPN dan PPnBM
Batasan Nilai Belanja Tidak Dipungut PPN dan PPnBM atas belanja barang atau jasa yang dilakukan oleh Bendahara atau Instansi Pemerintah mulai 1 April 2020 adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut oleh Bendaharawan atau Instansi Pemerintah dalam hal  pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan tidak  merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

Batasan Nilai Belanja Tidak Dipungut PPh Pasal 22
Batasan Nilai Belanja Tidak Dipungut PPh Pasal 22 atas belanja barang yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah (selain bendahara BOS) adalah PPh Pasal 22 tidak dipungut oleh Bendaharawan atau Instansi Pemerintah dalam hal  pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) (tidak termasuk PPN) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. 

Batasan Nilai Belanja Tidak Dipungut PPh Pasal 22 Bendahara BOS
PPh Pasal 22 tidak dipungut oleh Bendaharawan BOS (Bendahara Operasional Sekolah) berapapun nilai pengadaannya..

Contoh 1 Perhitungan PPN dan PPh Pasal 22
Bendahara atau Instansi Pemerintah melakukan pembelian barang kena pajak senilai Rp.2.200.000,-  termasuk PPN.

Perhitungan PPN dan PPh Pasal 22 :

Nilai Pengadaan Barang ; 2.200.000

Dasar Pengenaan Pajak : 2.200.000  x 100/110 = 2.000.000

PPN : 10 % x  2.000.000 = 200.000 

PPN sebesar 200.000 tidak dipungut oleh Bendahara atau Instansi pemerintah tetapi disetor sendiri oleh Penjual Barang, karena harga barang tidak termasuk PPN tidak melebihi 2 juta rupiah.

PPh Pasal 22 : tidak dipungut oleh Bendahara atau Instansi pemerintah

PPh Pasal 22 tidak dipungut  oleh Bendahara atau Instansi pemerintah  karena harga barang tidak termasuk PPN tidak melebihi 2 juta rupiah.

Contoh 2 Perhitungan PPN dan PPh Pasal 22
Bendahara atau Instansi Pemerintah melakukan pembelian barang kena pajak senilai Rp.3.300.000,-  termasuk PPN.

Perhitungan PPN dan PPh Pasal 22 :

Nilai Pengadaan Barang ; 3.300.000

Dasar Pengenaan Pajak : 3.300.000  x 100/110 = 3.000.000

PPN : 10 % x  3.000.000 = 300.000

PPN sebesar 300.000 dipungut dan disetor oleh Bendahara atau Instansi pemerintah , karena harga barang tidak termasuk PPN  melebihi 2 juta rupiah.

PPh Pasal 22 : 1,5 % x  3.000.000 = 45.000

PPh Pasal 22 sebesar 45.000 dipungut dan disetor oleh Bendahara atau Instansi pemerintah , karena harga barang tidak termasuk PPN  melebihi 2 juta rupiah.

Artikel Yang Terkait :
Referensi :
Referensi Peraturan Pemungutan PPN dan PPnBM
Untuk Pemungutan PPN dan PPnBM oleh Bendahara atau Instansi Pemerintah peraturan yang perlu diketahui adalah :
Referensi Peraturan Pemungutan PPh Pasal 22
Untuk Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendahara atau Instansi Pemerintah Peraturan yang perlu diketahui adalah :