Batasan Nilai Belanja Tidak Dipungut PPN dan PPnBM serta PPh Pasal 22 Oleh Bendahara

Pertanyaan Konsultasi Pajak

1. Benarkah pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 atas belanja barang yang dilakukan oleh Bendahara atau Instansi Pemerintah untuk pembelian diatas 2 juta rupiah ?

2. Apakah ada peraturan dan dasar hukumnya, karena ada yang bilang pemungutan belanja barang oleh Bendahara atau Instansi Pemerintah untuk tahun 2024 wajib bayar PPN dan PPh Pasal 22 bukan lagi diatas 1 juta tetapi diatas 2 juta ?

Misalkan belanja ATK Rp. 2 juta apakah kena PPN dan dipungut juga PPH Pasal 22…????

Jawaban Konsultasi Pajak

Batasan Nilai Belanja Tidak Dipungut PPN dan PPnBM

Batasan Nilai Belanja Tidak Dipungut PPN dan PPnBM atas belanja barang atau jasa yang dilakukan oleh Bendahara atau Instansi Pemerintah mulai 1 April 2020 adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut oleh Bendaharawan atau Instansi Pemerintah dalam hal pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

Tarif Pajak PPN mulai 1 April 2022 adalah sebesar 11 % (sebelas persen)

Pengertian tidak dipungut PPN dan PPnBM oleh Instansi Pemerintah atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak adalah mengandung arti bahwa atas PPN dan PPnBM tersebut harus dibuatkan Faktur Pajak oleh rekanan Bendahara atau Instansi Pemerintah (Pengusaha Kena Pajak) dan disetorkan PPN dan PPnBM yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai rekanan Bendahara atau Instansi Pemerintah.

Atas Faktur Pajak tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN Pengusaha Kena Pajak sebagai rekanan Bendahara atau Instansi Pemerintah.

Batasan Nilai Belanja Tidak Dipungut PPh Pasal 22

Batasan Nilai Belanja Tidak Dipungut PPh Pasal 22 atas belanja barang yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah (selain bendahara BOS) adalah PPh Pasal 22 tidak dipungut oleh Bendahara atau Instansi Pemerintah dalam hal pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

Batasan Nilai Belanja Tidak Dipungut PPh Pasal 22 Bendahara BOS

PPh Pasal 22 tidak dipungut oleh Bendaharawan BOS (Bendahara Operasional Sekolah) berapapun nilai pengadaannya.

Contoh 1 Perhitungan PPN dan PPh Pasal 22

Bendahara atau Instansi Pemerintah melakukan pembelian barang kena pajak pada tanggal 25 Januari 2024 senilai Rp.2.220.000 termasuk PPN.

Perhitungan PPN dan PPh Pasal 22 :

Nilai Pengadaan Barang : 2.220.000

Dasar Pengenaan Pajak : 2.220.000 x 100/111 = 2.000.000

PPN : 11 % x 2.000.000 = 220.000

PPN sebesar 220.000 tidak dipungut oleh Bendahara atau Instansi pemerintah tetapi disetor sendiri oleh Penjual Barang Kena Pajak, karena harga barang kena pajak tidak termasuk PPN tidak melebihi Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).

Faktur Pajak harus dibuat dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2024 oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai Rekanan Bendahara atau Instansi Pemerintah.

PPh Pasal 22 : tidak dipungut oleh Bendahara atau Instansi pemerintah

PPh Pasal 22 tidak dipungut oleh Bendahara atau Instansi pemerintah karena harga barang tidak termasuk PPN tidak melebihi Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).

Contoh 2 Perhitungan PPN dan PPh Pasal 22

Bendahara atau Instansi Pemerintah melakukan pembelian barang kena pajak pada tanggal 10 Januari 2023 senilai Rp.3.330.000 termasuk PPN.

Perhitungan PPN dan PPh Pasal 22 :

Nilai Pengadaan Barang : 3.330.000

Dasar Pengenaan Pajak : 3.330.000 x 100/111 = 3.000.000

PPN : 11 % x 3.000.000 = 330.000

PPN sebesar 330.000 dipungut dan disetor oleh Bendahara atau Instansi pemerintah , karena harga barang tidak termasuk PPN melebihi Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).

Pengusaha Kena Pajak sebagai rekanan Bendahara Instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menerbitkan Faktur Pajak dan melaporkan dalam SPT Masa PPN masa Januari 2023.

PPh Pasal 22 : 1,5 % x 3.000.000 = 45.000

PPh Pasal 22 sebesar 45.000 dipungut dan disetor oleh Bendahara atau Instansi pemerintah , karena harga barang tidak termasuk PPN melebihi Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).

Baca Juga :

Tanya Jawab Pajak Bendahara

Perpajakan Untuk Bendahara Instansi Pemerintah

Artikel Tentang PPh Pasal 22

Artikel Tentang PPN

Referensi :

A. Referensi Peraturan Pemungutan PPh Pasal 22

Untuk Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendahara atau Instansi Pemerintah Peraturan yang perlu diketahui adalah :

1. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)

2. PMK-59/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas PMK-231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah

3. PMK Nomor 231/PMK.03/2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah

4. PMK Nomor 110/PMK.010/2018 Tanggal 05 September 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain

4. PMK Nomor 34/PMK.010/2017 Tanggal 01 Maret 2017 Tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain