10 October 2017

Pengertian Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Pengertian Tax Treaty atau  Persetujuan  Penghindaran  Pajak  Berganda (P3B)
adalah :
Perjanjian penghindaran pajak berganda antara dua negara bilateral yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima  oleh  penduduk  dari  salah  satu  atau  kedua  negara  pihak  pada persetujuan (both contracting states).

Beberapa pasal dalam P3B memerlukan aturan pelaksanaan yang lebih jelas mengenai ketentuan-ketentuan tersebut (mode of application), misalnya tentang pasal dividen dan bunga. Sedangkan jika terdapat perbedaan penafsiran atau penerapan yang bertentangan dengan P3B antara kedua negara, maka diperlukan adanya mutual agreement procedure.

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang, karena dalam penerapannya berfungsi melengkapi.

Perjanjian dianggap sah dan dapat dijalankan oleh penduduk antar negara bila disahkan atau dikuatkan oleh badan yang berwenang di negaranya, dalam hal ini bisa DPR atau Presiden. Pengesahan tersebut dikenal dengan istilah ratifikasi.

Tujuan Penghindaran Pajak berganda adalah :
  • Tidak terjadi pemajakan ganda yang memberatkan iklim dunia usaha. 
Dengan P3B, maka pengenaan pajak atas laba usaha tidak dapat dikenakan di kedua tempat, yaitu negara sumber atau negara domisili. Laba usaha dikenakan pajak di tempat di mana mereka berkedudukan. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan dunia usaha mendapatkan kepastian hukum, karena membayar pajak hanya dikenakan satu kali yaitu di negara domisili.
  • Peningkatan investasi modal dari luar negeri. 
Pemajakan atas investasi berupa bunga dari pinjaman, dividen dari penanaman saham, royalti dari pemilik hak cipta, jika dikenakan pemajakan yang tinggi, maka dipastikan penduduk asing akan berpikir ulang bahkan menjadi ragu untuk menanamkan modal di Indonesia, karena hasil investasi tidak sesuai dengan yang diharapkan.
  • Peningkatan sumber daya manusia. 
Dengan adanya pembebasan pajak atas mahasiswa dan pelatihan
karyawan di negara di mana mereka menempuh pendidikan dan pelatihan,
maka dipastikan dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia
yang lebih memadai. Apabila penghasilan mahasiswa dan karyawan yang
sedang melakukan pendidikan dan pelatihan dikenakan pajak, maka akan
membebani mereka sehingga mereka lebih baik tidak belajar di luar negeri
atau menambah ilmu di luar negeri di mana mereka belajar atau bekerja.
Hal ini jika diberlakukan maka sumber daya manusia salah satu negara
tersebut akan mengalami keterbelakangan di bidang ilmu pengetahuan.
  • Pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak. 
Dengan adanya informasi yang saling berhubungan antar kedua negara, maka penduduk yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan di kedua negara menjadi jelas terlihat dan dapat terdeteksi sedini mungkin. Negara yang terkait dengan tax treaty, dapat melaporkan penghasilan penduduk asing di negara sumber, misalnya dengan mengirimkan bukti penerimaan penghasilan dari negara sumber. Informasi penghasilan tersebut seharusnya dilaporkan oleh penerima penghasilan di negara domisili, dan diperhitungkan kembali di akhir tahun pajak.
  • Kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara.
P3B mengatur adanya pemajakan yang sama dan setara antar kedua negara, dengan prinsip saling menguntungkan dan tidak memberatkan
penduduk asing antar kedua negara dalam menjalankan usaha. Negara yang mengadakan tax treaty tidak boleh sewenang-wenang dalam hal pemajakannya.
Sehingga apabila antara dua negara telah mengadakan perjanjian Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka setiap transaksi yang berhubungan dengan penghasilan yang diterima oleh Orang Pribadi maupun Badan yang berasal dari kedua negara tersebut. Maka pengenaan pajaknya diatur dalam tax treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) tersebut. 

Apabila antara kedua negara tidak terdapat tax treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka pengenaan pajak penghasilan berdasarkan peraturan perpajakan di negara masing-masing. 

Artikel-Artikel Yang Perlu Diketahui :
Referensi :