18 Agustus 2015

Pengertian Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Pengertian Tax Treaty atau  Persetujuan  Penghindaran  Pajak  Berganda (P3B)
adalah :
Perjanjian penghindaran pajak berganda antara dua negara bilateral yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima  oleh  penduduk  dari  salah  satu  atau  kedua  negara  pihak  pada persetujuan (both contracting states)
Beberapa pasal dalam P3B memerlukan aturan pelaksanaan yang lebih jelas mengenai ketentuan-ketentuan tersebut (mode of application), misalnya tentang  pasal  dividen  dan  bunga.  Sedangkan  jika  terdapat  perbedaan penafsiran atau penerapan yang bertentangan dengan P3B antara kedua negara, maka diperlukan adanya mutual agreement procedure.
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang, karena dalam penerapannya berfungsi melengkapi.
Perjanjian dianggap sah dan dapat dijalankan oleh penduduk antar negara bila disahkan atau dikuatkan oleh badan yang berwenang di negaranya, dalam hal ini bisa DPR atau Presiden. Pengesahan tersebut dikenal dengan istilah ratifikasi.
Tujuan Penghindaran Pajak berganda adalah :
(a)   Tidak terjadi pemajakan ganda yang memberatkan iklim dunia usaha
Dengan P3B, maka pengenaan pajak atas laba usaha tidak dapat
dikenakan di kedua tempat, yaitu negara sumber atau negara domisili.
Laba usaha dikenakan pajak di tempat di mana mereka berkedudukan.
Dengan  adanya  ketentuan  ini,  diharapkan  dunia  usaha  mendapatkan
kepastian hukum, karena membayar pajak hanya dikenakan satu kali yaitu
di negara domisili.
(b)  Peningkatan investasi modal dari luar negeri.
Pemajakan atas investasi berupa bunga dari pinjaman, dividen dari penanaman  saham,  royalti  dari  pemilik  hak  cipta,  jika  dikenakan pemajakan yang tinggi, maka dipastikan penduduk asing akan berpikir ulang bahkan menjadi ragu untuk menanamkan modal di Indonesia, karena hasil investasi tidak sesuai dengan yang diharapkan
(b)   Peningkatan sumber daya manusia.
Dengan adanya pembebasan pajak atas mahasiswa dan pelatihan
karyawan di negara di mana mereka menempuh pendidikan dan pelatihan,
maka dipastikan dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia
yang lebih memadai. Apabila penghasilan mahasiswa dan karyawan yang
sedang melakukan pendidikan dan pelatihan dikenakan pajak, maka akan
membebani mereka sehingga mereka lebih baik tidak belajar di luar negeri
atau menambah ilmu di luar negeri di mana mereka belajar atau bekerja.
Hal ini jika diberlakukan maka sumber daya manusia salah satu negara
tersebut akan mengalami keterbelakangan di bidang ilmu pengetahuan.
(d) Pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak
Dengan adanya informasi yang saling berhubungan antar kedua
negara, maka penduduk yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan di
kedua negara menjadi jelas terlihat dan dapat terdeteksi sedini mungkin.
Negara yang terkait dengan tax treaty, dapat melaporkan penghasilan penduduk asing di negara sumber, misalnya dengan mengirimkan bukti penerimaan  penghasilan  dari  negara  sumber.  Informasi  penghasilan tersebut  seharusnya  dilaporkan  oleh  penerima  penghasilan  di  negara domisili, dan diperhitungkan kembali di akhir tahun pajak.
(e)   Kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara.
P3B mengatur adanya pemajakan yang sama dan setara antar kedua
negara, dengan prinsip saling menguntungkan dan tidak memberatkan
penduduk asing antar kedua negara dalam menjalankan usaha. Negara
yang mengadakan tax treaty tidak boleh sewenang-wenang dalam hal
pemajakannya.
Sehingga apabila antara dua negara telah mengadakan perjanjian Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka setiap transaksi yang berhubungan dengan penghasilan yang diterima oleh Orang Pribadi maupun Badan yang berasal dari kedua negara tersebut. Maka pengenaan pajaknya diatur dalam tax treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) tersebut.
 
Artikel-Artikel Yang Perlu Diketahui :
Referensi :