29 Agustus 2015

Pajak Atas Pengadaan Seragam Oleh Tukang Jahit Kepada Bendahara Pemerintah


Pertanyaan Konsultasi Pajak:
  • Saya seorang bendahara pemerintah yang ingin bertanya : Jika instansi saya akan melaksanakan pengadaan barang berupa pakaian seragam yang pesan kepada sebuah tukang jahit di mana tokonya juga dapat menyediakan bahan sekaligus menjahitnya sehingga menjadi pakaian seragam untuk pegawai instansi kami sebanyak 30 orang @ 450.000,- = 13.500.000,apakah yang harus saya pungut adalah pajak ppn 10 %,pajak pph 22,dan/atau pajak pph 23 ?
  • Mohon penjelasannya…terima kasih

Jawaban Konsultasi :
  •  Apabila pengadaan seragam oleh bendahara langsung dengan tukang jahit dimana tukang jahit menjual pakaian seragam yang sudah jadi dengan nilai Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa memisahkan antara harga bahan dan jasa jahit, maka pajak yang harus dipungut oleh bendahara adalah :
1. Pajak PPh Pasal 22, dengan perincian sebagai berikut :
Objek PPh Pasal 22
100 x 13.500.000
110
:
12.272.727
PPh Pasal 22
1,5 % x 12.272.727
:
184.091

2. Pajak PPN, dengan perincian sebagai berikut :
Dasar Pengenaan Pajak
100 x 13.500.000
110
:
12.272.727
PPN
10 % x 12.272.727
:
1.227.272

Tarif Pajak PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dikenakan apabila penjahit tersebut memiliki NPWP, apabila tidak memiliki NPWP maka tarif pajak PPh Pasal 22 menjadi 3 % (100 % lebih tinggi).
  •  Apabila pengadaan seragam oleh bendahara dilakukan dengan memisahkan antara harga bahan dengan jasa tukang jahit, maka pajak yang harus dipungut/dipotong oleh bendahara adalah :
1. Pajak PPN, dengan perincian sebagai berikut :
Dasar Pengenaan Pajak
100 x 13.500.000
110
:
12.272.727
PPN
10 % x 12.272.727
:
1.227.272

2.
Pajak PPh Pasal 22 atas pengadaan bahan pakaian seragam dengan cara perhitungan seperti tersebut diatas.

3.
Pajak PPh Pasal 23 atas jasa menjahit pakaian seragam dengan cara perhitungan tarif PPh Pasal 23 (2%) x Jasa Jahit
Tarif Pajak PPh Pasal 23 sebesar 2 % dikenakan apabila penjahit tersebut memiliki NPWP dan berstatus sebagai Badan, apabila tidak memiliki NPWP maka tarif pajak PPh Pasal 22 menjadi 4 % (100 % lebih tinggi).

Apabila Penjahit tersebut berstatus sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dan memiliki NPWP, Tarif Pajak PPh Pasal 21 dikenakan terhadap penghasilan yang diterimanya. tetapi apabila tidak memiliki NPWP maka tarif pajak PPh Pasal 21 dikenakan 20 % lebih tinggi.

Artikel Yang Perlu Diketahui :
Referensi :