3 Februari 2015

PMK Nomor 7/PMK.03/2015 Tanggal 12 Januari 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)

Rangkuman/Ringkasan dan Isi PMK Nomor  7/PMK.03/2015 Tanggal 12 Januari  2015 Tentang  Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)  :
  • Rangkuman/Ringkasan PMK Nomor  7/PMK.03/2015 Tanggal 12 Januari  2015 Tentang  Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)  adalah sebagai berikut :        
  1. Pasal 1 Tentang Pengertian dari Undang-Undang, Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Otoritas Pajak Negara Mitra atau Otoritas Pajak Yurisdiksi Mitra, Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure),  Persetujuan Bersama, Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement), Hubungan Istimewa, Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (arm’s length principle (ALP)),  Harga Wajar atau Laba Wajar, Penentuan Harga Transfer atau Transfer Pricing, Analisis Kesebandingan, Naskah APA .
  2. Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Tentang Tata Cara Pengajuan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).
  3. Pasal 5 Tentang  Tentang Tata Pembentukan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).
  4. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Tentang Pembicaraan Awal Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).
  5. Pasal 10 Tentang Undangan pengajuan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).
  6.  Pasal 11 Tentang Permohonan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).
  7. Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Tentang Pembahasan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).
  8. Pasal 17 dan Pasal 18 Tentang Nasakah Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).
  9. Pasal 19 Tentang Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).
  10. Pasal 20 dan Pasal 21 Tentang Evaluasi Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).
  11. Pasal 22 Tentang Pembaruan (Renewal) Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).
  12. Pasal 23 Tentang Dokumentasi pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).
  13. Pasal 24 dan Pasal 25 Tentang Pengaruh Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) terhadap kegiatan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Pajak.
  14. Pasal 26 Tentang Tata cara penyelesaian permohonan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) sebelum berlakunya PMK Nomor  7/PMK.03/2015 yang belum selesai diproses.
  15. Pasal 27 Tentang Ketentuan lebih lanjut dari PMK Nomor  7/PMK.03/2015 akan diatur dengan Peraturan Direktur Jen deral Pajak.
  16. Pasal 28 Tentang Saat berlakunya PMK Nomor  7/PMK.03/2015.
  • Status PMK Nomor  7/PMK.03/2015 Tanggal 12 Januari  2015  adalah sebagai berikut :       
  1. PMK Nomor  7/PMK.03/2015 Tanggal 12 Januari  2015 mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
  • Peraturan Yang Terkait :       
  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tanggal 29 Desember Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
  • Isi PMK Nomor  7/PMK.03/2015 Tanggal 12 Januari  2015 Tentang  Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)  selengkapnya adalah sebagai berikut :   

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7/PMK.03/2015

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN
HARGA TRANSFER (ADVANCE PRICING AGREEMENT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a.        bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir;
b.       bahwa perjanjian antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan menghindari terjadinya kesalahan dalam rangka penentuan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
c.        bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement);

Mengingat :
1.       Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2.       Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3.       Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
                  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER (ADVANCE PRICING AGREEMENT).
 
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
2.
Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
3.
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.
4.
Otoritas Pajak Negara Mitra atau Otoritas Pajak Yurisdiksi Mitra yang selanjutnya disebut Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah otoritas perpajakan pada Negara Mitra atau otoritas perpajakan pada Yurisdiksi Mitra yang berwenang melaksanakan ketentuan dalam P3B.
5.
Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure) yang selanjutnya disebut MAP adalah prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B.
6.
Persetujuan Bersama adalah hasil yang telah disepakati dalam penerapan P3B oleh pejabat yang berwenang dari Pemerintah Indonesia dan pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sehubungan dengan MAP yang telah dilaksanakan.
7.
Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) yang selanjutnya disebut APA adalah perjanjian tertulis antara:
a.     Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak; atau
b.    Direktur Jenderal Pajak dengan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B yang melibatkan Wajib Pajak,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya untuk menyepakati kriteria-kriteria dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar dimuka.
8.
Hubungan Istimewa adalah hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya atau Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
9.
Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (arm’s length principle (ALP)) yang selanjutnya disebut Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha adalah prinsip yang menyatakan bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang dijadikan sebagai pembanding, harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dimaksud harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau rentang laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang dijadikan sebagai pembanding.
10.
Harga Wajar atau Laba Wajar adalah harga atau laba yang terjadi atas transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi yang sebanding atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.
11.
Penentuan Harga Transfer atau Transfer Pricing yang selanjutnya disebut Transfer Pricing adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.
12.
Analisis Kesebandingan adalah analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi yang sebanding dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dan analisis untuk mengidentifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud.
13.
Naskah APA adalah dokumen yang berisi kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak di Indonesia mengenai penentuan harga transfer dan kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer untuk tahun pajak selama jangka waktu APA.
  
                  
BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)
Pengajuan APA dapat dilakukan oleh:
a.     Wajib Pajak dalam negeri Indonesia dan Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; atau
b.    Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
(2)
Wajib Pajak dalam negeri Indonesia dan Wajib Pajak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengajukan APA sepanjang telah beroperasi atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia paling singkat selama 3 (tiga) tahun.
(3)
Pengajuan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
(4)
Pengajuan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh atau sebagian transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

Pasal 3

(1)
APA berlaku dan mengikat bagi:
a.     Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; atau
b.    Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak dan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra,
selama jangka waktu APA.
(2)
APA paling sedikit memuat:
a.     para pihak yang memiliki Hubungan Istimewa;
b.    transaksi yang termasuk dalam ruang lingkup APA;
c.     metode Transfer Pricing;
d.    pembanding (comparables);
e.     jangka waktu berlakunya APA;
f.      asumsi kritikal (critical assumptions); dan
g.     penyesuaian Transfer Pricing (transfer pricing adjustment).
                  
Pasal 4
         
Jangka waktu pemberlakuan APA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberikan:
a.     paling lama 3 (tiga) tahun pajak; atau
b.    paling lama 4 (empat) tahun pajak, untuk APA yang pembahasannya melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

BAB III
PEMBENTUKAN APA

Pasal 5

(1)
Tahapan pembentukan APA meliputi:
a.     pengajuan permohonan pembicaraan awal oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak;
b.    pembicaraan awal antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak;
c.     penyampaian undangan dari Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak dalam rangka pengajuan permohonan APA berdasarkan hasil dari pembicaraan awal;
d.    pengajuan permohonan APA oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak;
e.     pembentukan tim pembahas APA oleh Direktur Jenderal Pajak;
f.      analisis dan evaluasi serta pembahasan permohonan APA oleh tim pembahas dengan Wajib Pajak;
g.     pembahasan APA melalui MAP, dalam hal APA dimaksud melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
h.    penyusunan Naskah APA; dan
i.       penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai Naskah APA dan pelaksanaan Naskah APA tersebut.
(2)
Dalam hal APA diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, tahapan pembentukan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang terkait dengan permohonan APA.
                          
Bagian Kesatu
Pembicaraan Awal

Pasal 6
            
(1)
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mengajukan permohonan pembicaraan awal secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mencantumkan transaksi dan tahun pajak yang akan dicakup dalam APA.
(2)
Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pembicaraan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pernyataan kesediaan secara tertulis untuk menyediakan seluruh dokumen yang diperlukan dalam proses permohonan APA, dan melengkapi dokumen pendukung sebagai berikut:
a.     penjelasan dari Wajib Pajak mengenai alasan mengajukan permohonan APA;
b.    penjelasan mengenai kegiatan dan usaha Wajib Pajak;
c.     penjelasan mengenai rencana usaha (business plan) Wajib Pajak;
d.    struktur perusahaan yang meliputi antara lain struktur kelompok usaha, struktur kepemilikan dan struktur organisasi;
e.     penjelasan mengenai pemegang saham dan penjelasan mengenai transaksi yang dilakukan oleh pemegang saham dengan Wajib Pajak;
f.      penjelasan mengenai pihak-pihak lainnya yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak dan penjelasan rinci mengenai transaksi yang dilakukan pihak-pihak lain tersebut dengan Wajib Pajak;
g.     penjelasan mengenai transaksi dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk 3 (tiga) tahun pajak terakhir, dalam hal ada;
h.    penjelasan mengenai transaksi yang diusulkan untuk dibahas dan yang dicakup dalam APA;
i.       metode dan penjelasan atas penentuan harga transfer yang diusulkan oleh Wajib Pajak dan dokumentasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak mengenai Analisis Kesebandingan, analisis fungsional, pemilihan dan penentuan pembanding, dan penentuan metode Transfer Pricing;
j.       penjelasan mengenai situasi atau keadaan dalam kegiatan atau usaha Wajib Pajak yang perubahannya dapat mempengaruhi secara material kesesuaian metode Transfer Pricing Wajib Pajak;
k.    penjelasan mengenai sistem akuntansi, proses produksi, dan proses pembuatan keputusan;
l.       penjelasan mengenai pihak lain yang menjadi pesaing yang mempunyai jenis kegiatan atau usaha atau produk yang sama atau sejenis dengan Wajib Pajak, termasuk penjelasan mengenai karakteristik dan pangsa pasar pesaing;
m.  fotokopi akta pendirian dan perubahan Wajib Pajak, atau sejenisnya;
n.    fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Laporan Keuangan Wajib Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
o.    dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
(3)
Permohonan pembicaraan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
a.     berdasarkan transaksi riil dan/atau transaksi yang sudah direncanakan berdasarkan keputusan pengurus atau direksi perusahaan;
b.    sesuai dengan pedoman atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Transfer Pricing; dan
c.     tidak dilakukan semata-mata untuk meminimalisasi beban pajak.
(4)
Permohonan pembicaraan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum dimulainya tahun pajak yang akan dicakup dalam APA.
           
Pasal 7
            
(1)
Dalam hal pengajuan APA dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b melalui Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang terkait dengan permohonan APA.
(2)
Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang terkait dengan permohonan APA menyetujui permohonan APA yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau  Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang terkait dengan permohonan APA mengajukan permohonan pembicaraan awal sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3)
Direktur Jenderal Pajak menolak permohonan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang terkait dengan permohonan APA tidak menyetujui permohonan APA yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
         
Pasal 8
            
(1)
Direktur Jenderal Pajak melakukan pembicaraan awal dengan Wajib Pajak untuk:
a.     membahas perlu atau tidaknya dilaksanakan APA;
b.    membahas ruang lingkup APA yang diusulkan oleh Wajib Pajak;
c.     memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menjelaskan penentuan metode Transfer Pricing yang diusulkannya;
d.    membahas kemungkinan pembentukan APA yang melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
e.     membahas dokumentasi dan analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak;
f.      membahas jangka waktu dan periode tahun pajak yang dicakup dalam pembentukan APA; dan
g.     membahas hal-hal lain yang terkait dengan pembentukan dan penerapan APA.
(2)
Atas permohonan pembicaraan awal dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak melakukan evaluasi dan menentukan jadwal pembicaraan awal dengan Wajib Pajak.
(3)
Pembicaraan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
(4)
Dalam rangka pembicaraan awal, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan peninjauan ke tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk melengkapi data atau informasi yang diperlukan.
  
Pasal 9
            
(1)
Pembicaraan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembahasan APA.
(2)
Pembicaraan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikat Direktur Jenderal Pajak atau Wajib Pajak untuk menindaklanjuti ke tahap pembahasan APA.
                
Bagian Kedua
Undangan Pengajuan Permohonan APA

Pasal 10
            
(1)
Dalam hal berdasarkan hasil pembicaraan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 8 Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa pembicaraan awal dapat ditindaklanjuti ke tahap pembahasan APA, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat undangan kepada Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan APA.
(2)
Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun pajak yang akan dicakup dalam APA.
(3)
Dalam hal berdasarkan hasil pembicaraan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa pembicaraan awal dengan Wajib Pajak tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap pembahasan APA, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan APA.
(4)
Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tahun pajak yaitu tahun diajukannya permohonan pembicaraan awal APA oleh Wajib Pajak.
                       
Bagian Ketiga
Permohonan APA

Pasal 11

(1)
Berdasarkan undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan APA kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Peraturan Perpajakan II dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
a.     nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak;
b.    identitas pendukung pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak; dan
c.     ruang lingkup transaksi dan tahun pajak yang dicakup dalam APA.
(2)
Permohonan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a.     diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
b.    ditandatangani oleh Wajib Pajak atau wakilnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang; dan
c.     dalam hal ditandatangani oleh kuasa, dilampiri surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
(3)
Permohonan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung meliputi:
a.     penjelasan rinci mengenai hasil pembicaraan awal yang telah dilakukan sebelumnya antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak;
b.    penjelasan rinci mengenai metode Transfer Pricing yang diusulkan oleh Wajib Pajak, termasuk dokumentasi yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak;
c.     penjelasan rinci mengenai kondisi yang membentuk metode Transfer Pricing;
d.    penjelasan rinci dan dokumentasi yang menunjukkan bahwa penerapan metode Transfer Pricing yang diusulkan oleh Wajib Pajak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;
e.     penjelasan rinci mengenai analisis asumsi kritikal (critical assumptions); dan
f.      dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.
(4)
Permohonan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diterima oleh Direktur Peraturan Perpajakan II paling lambat pada akhir tahun pajak sebelum dimulainya tahun pajak yang dicakup dalam APA.
(5)
Dalam hal batas waktu diterimanya permohonan APA dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun, tahun pajak yang dicakup dalam APA menjadi berkurang 1 (satu) tahun pajak.
(6)
Dalam hal batas waktu diterimanya permohonan APA dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, permohonan APA tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap pembahasan APA.
                             
Bagian Keempat
Pembahasan APA

Pasal 12
            
(1)
Berdasarkan permohonan APA, Direktur Jenderal Pajak membentuk tim pembahas APA.
(2)
Tim pembahas APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur-unsur pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dan/atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
(3)
Tim pembahas APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai tugas:
a.     melakukan analisis dan evaluasi atas permohonan APA termasuk analisis ekonomi untuk tahun pajak yang dicakup dalam APA;
b.    mengajukan usul pemeriksaan tujuan lain dalam rangka analisis dan evaluasi atas permohonan APA, dalam hal diperlukan;
c.     meminta Wajib Pajak untuk memberikan data atau informasi lain yang diperlukan serta melakukan peninjauan ke tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, dalam hal diperlukan;
d.    meminta informasi yang diperlukan dari pihak terkait lainnya, dalam hal diperlukan;
e.     melakukan pembahasan APA dengan Wajib Pajak;
f.      melakukan pembahasan dengan unit terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
g.     menyiapkan usulan rekomendasi naskah posisi APA Direktorat Jenderal Pajak; dan
h.    melakukan dokumentasi atas kegiatan dalam rangka APA.
(4)
Pembahasan APA dengan Wajib Pajak meliputi:
a.     ruang lingkup transaksi dan tahun pajak yang akan dicakup oleh APA;
b.    analisis kesebandingan, pemilihan, dan penentuan data pembanding;
c.     penentuan metode Transfer Pricing yang tepat;
d.    kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi kritikal (critical assumptions) dalam penentuan metode Transfer Pricing; dan
e.     penjelasan mengenai ada atau tidaknya pengenaan pajak berganda.
(5)
Pembahasan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memenuhi standar analisis dan evaluasi yang meliputi standar umum analisis dan evaluasi, standar pelaksanaan analisis dan evaluasi, dan standar pelaporan hasil analisis dan evaluasi.
                 
Pasal 13
            
(1)
Dalam hal berdasarkan pembahasan APA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) diketahui dapat menyebabkan terjadinya pengenaan pajak berganda, Direktur Jenderal Pajak dapat:
a.     mengajukan permohonan MAP kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
b.    menerima permohonan APA yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra melalui Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
(2)
Dalam hal pembahasan APA melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, pembahasan APA dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur mengenai MAP.

Pasal 14
            
(1)
Terhadap hasil analisis dan evaluasi permohonan APA, tim pembahas APA menyampaikan usulan rekomendasi APA kepada Direktur Jenderal Pajak.
(2)
Direktur Jenderal Pajak membahas usulan rekomendasi APA dari tim pembahas APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan tim quality assurance.
(3)
Tim quality assurance sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membahas usulan rekomendasi APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)
Berdasarkan hasil pembahasan usulan rekomendasi APA antara Direktur Jenderal Pajak dengan tim quality assurance, Direktur Jenderal Pajak memutuskan untuk menyetujui atau tidaknya usulan rekomendasi APA dimaksud.
(5)
Dalam hal pembahasan APA melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, hasil pembahasan Direktur Jenderal Pajak dengan tim quality assurance sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai posisi runding Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan MAP.
              
Pasal 15
            
(1)
Pembahasan APA dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak permohonan APA diterima.
(2)
Dalam hal pembahasan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan perpanjangan waktu mengingat adanya pengajuan pemeriksaan tujuan lain dalam rangka analisis dan evaluasi atas permohonan APA, perpanjangan waktu pembahasan APA dimaksud dapat dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya jangka waktu pembahasan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Dalam hal pembahasan APA melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, jangka waktu pembahasan APA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam MAP.
       
Pasal 16
            
(1)
Hasil pembahasan APA berupa kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau tidak dicapai kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak.
(2)
Dalam hal APA melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, kesepakatan yang dicapai sebagai hasil pembahasan APA dituangkan dalam Persetujuan Bersama.
(3)
Dalam hal hasil pembahasan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak dicapai kesepakatan, permohonan APA dianggap batal.
(4)
Dalam hal APA yang melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra tidak menghasilkan Persetujuan Bersama, tindak lanjut pembahasan APA berupa:
a.     pembahasan APA yang hanya dilakukan antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a; atau
b.    penghentian pembahasan APA.
          
Bagian Kelima
Naskah APA

Pasal 17
            
(1)
Hasil pembahasan APA yang berupa kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan Naskah APA.
(2)
Naskah APA ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak.
(3)
Naskah APA paling sedikit memuat:
a.     nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, serta identitas pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak yang terkait dengan APA;
b.    ruang Iingkup transaksi yang dicakup;
c.     tahun pajak yang dicakup;
d.    ketentuan umum yang digunakan dalam APA;
e.     metode Transfer Pricing yang disepakati;
f.      faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi kritikal (critical assumptions) penerapan metode Transfer Pricing;
g.     Harga Wajar atau Laba Wajar, atau rentang Harga Wajar atau rentang Laba Wajar untuk setiap jenis barang/jasa atau transaksi yang dicakup;
h.    kewajiban yang harus dilaksanakan dalam penerapan APA dan kewajiban pelaporan;
i.       konsekuensi hukum;
j.       kerahasiaan informasi;
k.    peninjauan kembali dan pembatalan;
l.       mekanisme penyelesaian masalah yang timbul dalam penerapan APA;
m.  kondisi yang menyebabkan Direktur Jenderal Pajak dapat meninjau atau membatalkan APA; dan
n.    informasi lain yang mendukung keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf m.

Pasal 18
          
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan yang berisi mengenai Naskah APA dan pelaksanaan Naskah APA tersebut.
 
BAB IV
PELAKSANAAN, EVALUASI, DAN PEMBARUAN (RENEWAL) APA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan APA

Pasal 19
            
(1)
APA diberlakukan terhitung sejak tahun pajak saat Naskah APA disepakati.
(2)
Dalam hal APA melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, APA diberlakukan sesuai dengan hasil Persetujuan Bersama.

Bagian Kedua
Evaluasi APA

Pasal 20
            
(1)
Wajib Pajak wajib menyampaikan laporan kepatuhan tahunan (annual compliance report) kepada Direktur Jenderal paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun pajak.
(2)
Dalam hal Naskah APA yang disusun berdasarkan Persetujuan Bersama menyepakati cakupan tahun pajak sebelum ditandatanganinya Naskah APA, penyampaian laporan kepatuhan tahunan yang meliputi tahun pajak sebelum tahun pajak ditandatanganinya Naskah APA disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah bulan ditandatanganinya Naskah APA.
(3)
Laporan kepatuhan tahunan (annual compliance report) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kesesuaian pelaksanaan APA dalam kegiatan atau usaha Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak untuk seluruh tahun pajak yang dicakup dalam APA, dan harus memuat:
a.     penjelasan rinci mengenai kepatuhan Wajib Pajak menerapkan metode Transfer Pricing dalam transaksi yang dicakup dalam APA;
b.    penjelasan rinci mengenai keakuratan dan konsistensi penerapan metode Transfer Pricing;
c.     penjelasan rinci mengenai keakuratan faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi kritikal (critical assumptions) penerapan metode Transfer Pricing; dan
d.    informasi lain yang mendukung penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
(4)
Faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi kritikal (critical assumptions) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain:
a.     perubahan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan aturan pelaksanaannya;
b.    perubahan tarif dan bea masuk;
c.     perubahan ketentuan perundang-undangan di bidang usaha yang terkait;
d.    peristiwa di luar kekuasaan dan kendali manusia/perusahaan (force majeur);
e.     munculnya pesaing baru yang mempengaruhi struktur harga pasar secara signifikan;
f.      keluarnya kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan Wajib Pajak;
g.     perubahan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi volume penjualan, unit produksi, atau pangsa pasar secara signifikan;
h.    perubahan kegiatan usaha Wajib Pajak, seperti restrukturisasi perusahaan; atau
i.       perubahan nilai tukar mata uang yang signifikan.
(5)
Dalam hal terjadi faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi kritikal (critical assumptions) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.
(6)
Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan peninjauan ulang atau permohonan pembatalan APA dalam hal terjadi faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak timbulnya faktor-faktor dimaksud.
     
Pasal 21
            
(1)
Direktur Jenderal Pajak melakukan evaluasi atas laporan kepatuhan tahunan (annual compliance report) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
(2)
Direktur Jenderal Pajak dapat meninjau kembali atau membatalkan APA dalam hal:
a.     Wajib Pajak tidak mematuhi APA;
b.    Wajib Pajak menyampaikan data/informasi yang tidak benar;
c.     Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan kepatuhan tahunan (annual compliance report) sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2);
d.    Wajib Pajak menyampaikan laporan kepatuhan tahunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3);
e.     terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi kritikal (assumption critical) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4);
f.      Wajib Pajak tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5);
g.     Wajib Pajak menyampaikan permohonan peninjauan ulang atau permohonan pembatalan APA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6);
h.    ditemukan fakta bahwa APA memuat kesalahan; atau
i.       Wajib Pajak telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
(3)
Dalam hal Direktur Jenderal Pajak meninjau kembali atau membatalkan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak mengirimkan surat pemberitahuan peninjauan kembali atau pembatalan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a atau kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
(4)
Dalam hal Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak melakukan peninjauan kembali Naskah APA, hasil peninjauan kembali dimaksud dituangkan dalam perubahan Naskah APA dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak.
(5)
Dalam hal Direktur Jenderal Pajak memutuskan dilakukan peninjauan kembali Naskah APA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai perubahan atas keputusan penerbitan Naskah APA dan pelaksanaan Naskah APA.
(6)
Dalam hal Direktur Jenderal Pajak memutuskan dilakukan pembatalan APA, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai pencabutan atas keputusan penerbitan Naskah APA dan pelaksanaan Naskah APA.
                  
Bagian Ketiga
Pembaruan (Renewal) APA

Pasal 22
            
(1)
Pembaruan (renewal) APA dapat dilakukan pada tahun pajak terakhir berlakunya APA.
(2)
Pengajuan pembaruan (renewal) APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sama dengan pengajuan APA sesuai tahapan pembentukan APA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)
Dalam rangka melakukan pembaruan (renewal) APA, Direktur Jenderal Pajak mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan dalam APA yang dilakukan pembaruan (renewal).
                  
BAB V
DOKUMENTASI

Pasal 23
            
(1)
Direktur Jenderal Pajak melakukan dokumentasi atas seluruh tahapan dalam pelaksanaan pembentukan APA, termasuk:
a.     hasil analisis dan evaluasi APA;
b.    hasil pembahasan APA;
c.     agreed minutes atau records of discussion selama pembentukan APA;
d.    surat menyurat, termasuk surat menyurat elektronik; dan
e.     media rekam digital atau elektronik.
(2)
Dokumen atau informasi yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam pembentukan APA merupakan kerahasiaan Wajib Pajak yang dilarang untuk diberitahukan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang.
(3)
Dalam hal proses pembentukan APA tidak dicapai kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak membatalkan APA, dokumen Wajib Pajak yang dipergunakan selama proses pembentukan APA harus dikembalikan kepada Wajib Pajak.
(4)
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat digunakan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
     
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24
            
(1)
APA tidak menghalangi Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(2)
Dalam hal APA yang melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra berakibat pada pembetulan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan, pembetulan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(3)
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), untuk permintaan dan/atau perolehan dokumen yang diperlukan oleh Direktur Jenderal Pajak pada saat melakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, permintaan dan/atau perolehan dokumen dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
                
Pasal 25
            
(1)
Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal Pajak dapat menghadirkan tenaga ahli di luar Direktorat Jenderal Pajak pada tahapan pembentukan APA.
(2)
Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak dapat menghadirkan tenaga ahli pada tahapan pembentukan APA.
         
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26
          
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap pengajuan APA yang telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diterbitkan Naskah APA, dilakukan pemrosesan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri ini.
                        
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
          
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim pembahas dan tim quality assurance, dan tahap pembentukan APA, serta pelaksanaan, evaluasi, dan pembaruan (renewal) APA diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
            
Pasal 28
          
Peraturan Menteri ini berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
          
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
                              
                                  



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
                                    
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 39