23 March 2020

Peraturan Pajak Tahun 2015

Peraturan Pajak Yang Terbit Pada Tahun 2015 antara lain :
  1. PER-49/PJ/2015 Tanggal 31 Desember 2015 Tentang Pelaksanaan PMK Nomor 174/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau
  2. PMK Nomor 269/PMK.010/2015 Tanggal 31 Desember 2015 Tentang Batasan Harga Jual Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik dan Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Memperoleh Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik
  3. PMK Nomor 268/PMK.03/2015 Tanggal 31 Desember 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan PPN Atas Impor dan/atau Penyerahan BarangKena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Telah Dibebaskan Serta Pengenaan Sanksi
  4. PMK Nomor 267/PMK.010/2015 Tanggal 31 Desember 2015 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan PPN
  5. PP Nomor 123 Tahun 2015 Tanggal 28 Desember 2015 Tentang Perubahan PP Nomor 131 Tahun 2000 Tentang PPh Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
  6. PMK-248/PMK.010/2015 Tanggal 28 Desember 2015 Tentang Perubahan PMK Nomor 16/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Penerbitan SKB PPN atau PPnBM Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
  7. PMK-244/PMK.03/2015 Tanggal 28 Desember 2015 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2015 Tanggal 22 Desember 2015 Tentang Penyerahan BKP Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Tidak Dipungut PPN
  9. PER-44/PJ/2015 Tanggal 21 Desember 2015 Tentang Perubahan Ke Empat Atas PER-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak (SSP)
  10. PMK Nomor 233/PMK.03/2015 Tanggal 21 Desember 2015 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 191/PMK.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan 2016
  11. PER-41/PJ/2015 Tanggal 08 Desember 2015 Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online
  12. PMK Nomor 207/PMK.03/2015 Tanggal 20 Nopember 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 105/PMK.03/2009 Tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
  13. PMK Nomor 206/PMK.010/2015 Tanggal 20 Nopember 2015 Tentang Perubahan PMK Nomor 106/PMK.010/2015 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai PPnBM
  14. PER-40/PJ/2015 Tanggal 13 Nopember 2015 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPN Atas Pembayaran Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar
  15. PMK Nomor 202/PMK.03/2015 Tanggal 11 Nopember 2015 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan
  16. PMK Nomor 200/PMK.03/2015 Tanggal 10 Nopember 2015 Tentang Perlakuan Perpajakan Bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 Tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN
  18. PER-38/PJ/2015 Tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP Dalam Rangka Percepatan Investasi Dengan Kriterian Tertentu Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat Di Badan Koordinasi Penanaman Modal
  19. PER-37/PJ/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016
  20. PMK Nomor 193/PMK.03/2015 Tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut PPN Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu
  21. PMK Nomor 192/PMK.03/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali PPN Yang Seharusnya Tidak Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut PPN Atas Impor Dan / Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Yang Telah Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut PPN Yang Digunakan Tidak Sesuai Dengan Tujuan Semula Atau Dipindahtangankan Kepada Pihak Lain Baik Sebagian Atau Seluruhnya Serta Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Pembayaran PPN
  22. PMK Nomor 191/PMK.010/2015 Tanggal 15 Oktober 2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan PadaTahun 2015 dan 2016
  23. PER-36/PJ/2015 Tanggal  12 Oktober 2015 Tentang Perubahan Ke Tiga Atas PER-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak OrangPribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2015 Tanggal 1 Oktober 2015 Tentang Perlakuan PPN Atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan Tertentu Kepada Perusahaan Yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri
  25. PMK Nomor 187/PMK.03/2015 Tanggal 30 September 2015 Tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang.
  26. PMK Nomor 186/PMK.03/2015 Tanggal 30 September 2015 Tentang Perubahan PMK Nomor 226/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Perhitungan Dan Pemberian Imbalan Bunga
  27. PMK Nomor 185/PMK.03/2015 Tanggal 30 September 2015 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
  28. PMK Nomor 184/PMK.03/2015 Tanggal  30 September 2015 Tentang Perubahan PMK Nomor 1/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan
  29. PMK Nomor 183/PMK.03/2015 Tanggal 30 September 2015 Tentang Perubahan PMK Nomor 145/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Dan Surat Tagihan Pajak (STP)
  30. PMK Nomor 182/PMK.03/2015 Tanggal 30 September 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP, Pengukuhan PKP, Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP
  31. PMK Nomor 174/PMK.03/2015 Tanggal  21 September 2015 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Tembakau
  32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 Tanggal 16 September 2015 Tentang Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut PPN
  33. PMK Nomor 169/PMK.010/2015 Tanggal  09 September 2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan
  34. PER-33/PJ/2015 Tanggal  07 September 2015 Tentang Perubahan KeDua Atas PER-27/PJ/2012 Tentang Bentuk Dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk Dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk Dan Isi Surat Tagihan Pajak
  35. PMK Nomor 159/PMK.010/2015 Tanggal 14 Agustus 2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
  36. PMK Nomor 158/PMK.010/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Kriteria Jasa Kesenian Dan Hiburan Yang Tidak Dikenai PPN
  37. PMK Nomor 157/PMK.010/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Pelaksanaan Perlakuan PPh Yang Didasarkan Pada Ketentuan Dalam Perjanjian Internasional
  38. PMK Nomor 156/PMK.010/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Perubahan KeEmpat Atas PMK Nomor 215/PMK.03/2008 Tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
  39. PER-32/PJ/2015 Tanggal 07 Agustus 2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
  40. PMK Nomor 154/PMK.03/2015 Tanggal 07 Agustus 2015 Tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Dan Pelaporan PPN Atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak Untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri
  41. PMK Nomor 152/PMK.010/2015 Tanggal 06 Agustus 2015 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
  42. PER-31/PJ/2015 Tanggal 05 Agustus 2015 Tentang Perubahan Ke Tiga Atas PER-57/PJ/2010 Tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.
  43. PER-30/PJ/2015 Tanggal 05 Agustus 2015 Tentang PerubahanKe Tiga Atas PER-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir SSP (Surat Setoran Pajak)
  44. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 Tanggal 03 Agustus 2015 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penurunan Tarif  PPh Bagi Wajib Pajak Badan DalamNegeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka
  45. PMK Nomor 142/PMK.010/2015 Tanggal 24 Juli 2015 Tentang Perubahan Ke Empat Atas KMK Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan PPN dan PPnBM Atas Impor BKP Yang Dibebaskan Dari Pemungutan Bea Masuk
  46. PMK Nomor 141/PMK.03/2015 Tanggal 24 Juli 2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat 1 Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
  47. PER-29/PJ/2015 Tanggal 23 Juli 2015 Tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian SPT Masa PPN
  48. PER-28/PJ/2015 Tanggal 22 Juli 2015 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Elektronik
  49. PMK Nomor 122/PMK.010/2015 Tanggal 29 Juni 2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
  50. PMK Nomor 121/PMK.03/2015  Tanggal  24 Juni 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 75/PMK.03/2010  Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak 
  51. PER-24/PJ/2015 Tanggal 24 Juni 2015 Tentang Perubahan PER-19/PJ/2015 Tanggal 20 Mei 2015 Tentang Tata Cara Pemungutan PPh Pasal 22 Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah 
  52. PP Nomor 40 Tahun  2015 Tanggal 23 Juni 2015 Tentang Penyerahan Air Bersih Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN
  53. PER-26/PJ/2015 Tanggal 19 Juni 2015 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Non Migas Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat
  54. PMK Nomor 107/PMK.010/2015 Tanggal 08 Juni 2015 Tentang Perubahan Ke Empat Atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Dibidang Lain
  55. PMK Nomor 106/PMK.010/2015 Tanggal 08 Juni 2015 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai PPnBM
  56. PER-23/PJ/2015 Tanggal 01 Juni2015 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan Serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Inggris Dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
  57. PER-21/PJ/2015 Tanggal 13 Mei 2015 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
  58. KMK Nomor 601/KMK.01/2015 Tanggal 13 Mei 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas KMK Nomor 187/KMK.01/2010 Tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Prosedure) Layanan Unggulan Kementrian Keuangan
  59. PER-19/PJ/2015 Tanggal 20 Mei 2015 Tentang Tata Cara Pemungutan PPh Pasal 22 Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah
  60. PMK Nomor 91/PMK.010/2015  Tanggal  30 April  2015 Tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian SPT, Pembetulan SPT, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak
  61. PMK Nomor 90/PMK.03/2015 Tanggal 30 April 2015 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 253/PMK.03/2008 Tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut PPh Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah
  62. PMK Nomor 89/PMK.010/2015 Tanggal 28 April 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu Serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri Yang Diberikan Fasilitas PPh
  63. PMK Nomor 86/PMK.010/2015 Tanggal  27 April  2015 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 100/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran PPh Atas Surplus Bank Indonesia
  64. PMK Nomor 79/PMK.01/2015  Tanggal  14 April 2015 Tentang  Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak
  65. PER-17/PJ/2015 Tanggal 10 April 2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto
  66. PP Nomor 18 Tahun 2015 Tanggal 06 April 2015 Tentang Fasilitas PPh Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu
  67. PMK Nomor 70/PMK.03/2015 Tanggal 31 Maret 2015 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 79/PMK.02/2012 Tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Perhitungan PPh Untuk Keperluan Pembayaran PPh Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
  68. PMK Nomor 62/PMK.03/2015 Tanggal 26 Maret 2015 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Saat Lain Pembuatan Faktur Pajak Atas Penyerahan Pupuk Tertentu Untuk Sektor Pertanian
  69. PMK  Nomor 56/PMK.03/2015 Tanggal  18  Maret 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
  70. PP Nomor 15 Tahun 2015  Tanggal  12 Maret 2015 Tentang Perlakuan PPN atas Penyerahan Bahan Bakar  Minyak Untuk Kapal Laut Luar Negeri
  71. PER-13/PJ/2015 Tanggal 10 Maret 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak
  72. PER-12/PJ/2015 Tanggal 10 Maret 2015 Tentang Penetapan Tempat Tinggal Orang Pribadi dan Kedudukan Badan
  73. PMK Nomor 43/PMK.010/2015 Tanggal 09 Maret 2015 Tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Perhotelan Yang Tidak Dikenai PPN
  74. KMK Nomor 389/KMK.03/2015 Tanggal 06 Maret 2015 Tentang Kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak
  75. PMK Nomor 37/PMK.03/2015 Tanggal 05 Maret 2015 Tentang Penunjukan Badan Usaha Tertentu Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.
  76. PER-11/PJ/2015 Tanggal 03 Maret 2015 Tentang Pengenaan PPh Atas Hadiah dan Penghargaan
  77. PER-07/PJ/2015 Tanggal 18 Pebruari 2015 Tentang Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Template Dalam Bahasa Inggris Untuk SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2014 dan Setelahnya
  78. PMK Nomor 29/PMK.03/2015 Tanggal 13 Pebruari 2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP
  79. PER-05/PJ/2015 Tanggal 13 Pebruari 2015 Tentang Penyediaan Layanan SPT Elektronik
  80. PER-04/PJ/2015 Tanggal 13 Pebruari 2015 Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online
  81. PER-03/PJ/2015 Tanggal 13 Pebruari 2015 Tentang Penyampaian SPT Elektronik
  82. PMK Nomor 18/PMK.010/2015 Tanggal 02 Pebruari 2015 Tentang Kriteria Jasa Boga atau Jasa Katering Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai PPN
  83. PER-01/PJ/2015 Tanggal 26 Januari 2015 Tentang Perubahan Atas PER-53/PJ/2009 Tentang Bentuk SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya
  84. PMK Nomor 7/PMK.03/2015 Tanggal 12 Januari 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)
  85. PMK Nomor 1/PMK.03/2015 Tanggal 6 Januari 2015 Tentang Perubahan Ke Dua Atas PMK Nomor 196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan 
Diposkan oleh