31 Agustus 2016

PER-11/PJ/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 Tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Susunan PER-11/PJ/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 Tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
adalah sebagai berikut :

  • Susunan PER-11/PJ/2016 Terdiri dari IV Bab dan 6 Pasal.
  • Bab I Tentang Subjek dan Objek Pengampunan Pajak Terdiri dari Pasal 1 dan Pasal 2.
  • Bab II Tentang Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terdiri dari Pasal 3.
  • Bab III Tentang Nilai Wajar Harta Terdiri dari Pasal 4.
  • Bab IV Tentang Ketentuan Penutup Terdiri Pasal 5 dan Pasal 6.
  • Pasal 1 Tentang Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.
  • Pasal 2 Tentang Pengertian Harta Tambahan sebagai Objek Pengampunan Pajak.
  • Pasal 3 Tentang Perlakuan perpajakan bagi Wajib Pajak yang tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.
  • Pasal 4 Tentang Pengertian Nilai Wajar Harta Tambahan dalam pengampunan pajak.
  • Pasal 5 Tentang Penerapan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 PER-11/PJ/2016 terdapat dalam Lampiran PER-11/PJ/2016.
  • Pasal 6 Tentang Saat berlakunya PER-11/PJ/2016.
  • Lampiran PER-11/PJ/2016 terdiri dari :
  1. Penerapan Pasal 1.
  2. Penerapan Pasal 2.
  3. Penerapan Pasal 3.
Rangkuman/Ringkasan PER-11/PJ/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 Tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut :
  • Yang termasuk Subjek Pengampunan Pajak Subjek Pengampunan Pajak adalah Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
  • Yang termasuk Bukan Subjek Pengampunan Pajak terdiri dari :
  1. Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak.
  2. Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan Subjek Pajak Luar Negeri.
  • Yang Termasuk Objek Pengampunan Pajak (Pasal 1) terdiri dari :
  1. Harta tambahan sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak .
  • Yang Tidak Termasuk Objek Pengampunan Pajak (Pasal 1) terdiri dari :
  1. Harta Warisan yang memenuhi syarat yaitu diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak atau harta warisan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pewaris.
  2. Harta Hibahan yang memenuhi syarat diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak atau harta hibahan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pemberi hibah.
  • Perlakuan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.
  • Penentuan nilai wajar terhadap harta tambahan dalam pengampunan pajak.
Status PER-11/PJ/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 Tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut :
  • PER-11/PJ/2016 mulai berlaku sejak tanggal 29 Agustus 2016.
Peraturan Yang Perlu Diketahui :
    Isi PER-11/PJ/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 Tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak silahkan KLIK DISINI

    Lampiran PER-11/PJ/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 Tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak silahkan KLIK DISINI