Pengusaha Kena Pajak (PKP) Yang Diperbolehkan Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Serta Melaporkan PPN Atas Transaksi Usahanya Dengan SPT Masa PPN 1111 DM (Deemed)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diperbolehkan menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan serta SPT Masa PPN 1111DM (Deemed) dalam melaporkan transaksi usahanya adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan terdiri dari :

- Pengusaha Kena Pajak (Badan atau Orang Pribadi) yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

- Pengusaha Kena Pajak (Badan atau Orang Pribadi) yang melakukan Kegiatan Usaha Tertentu yaitu :

1. Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai kegiatan usaha yang semata-mata melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas.

2. Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai kegiatan usaha yang semata-mata melakukan secara eceran penyerahan emas perhiasan secara eceran.

Baca Juga :

Artikel Tentang PPN

Tanya Jawab Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Referensi :

- Pasal 9 ayat 7 dan 7a Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)

- Pasal 9 ayat (7) dan 7 (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM

- PER-10/PJ/2013 Tanggal 12 April 2013 Tentang Perubahan Atas PER-45/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak

- PER-45/PJ/2010 Tanggal 06 Oktober 2010 tentang Bentuk, Isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan.

- PMK Nomor 74/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu