Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

PMK Nomor 29/PMK.03/2020 Tanggal 7 April 2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019

PMK Nomor 29/PMK.03/2020 Tanggal 7 April 2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 mengatur tentang :

  • Pasal 1 Tentang Pengertian :

  1. Pelayanan Administrasi Perpajakan.
  2. Wajib Pajak.
  3. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT.
  4. Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang selanjutnya disebut Keadaan Kahar.
  5. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah DJP.
  6. Kantor Pelayanan Pajak, yang selanjutnya disingkat KPP.
  7. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, yang selanjutnya disingkat KP2KP.
  8. Bukti Penerimaan Surat, yang selanjutnya disingkat BPS.
  9. Dokumen Elektronik.
  10. Dokumen Persyaratan.

  • Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Tentang Tata cara pelaksanaan administrasi pelayanan perpajakan.
  • Pasal 9 dan Pasal 10 Tentang Penanganan permohonan Pelayanan Administrasi Perpajakan yang diajukan sebelum PMK Nomor 29/PMK.03/2020  berlaku dan belum diselesaikan dalam periode Keadaan Kahar.
  • Pasal 11 Tentang Saat berlakunya PMK Nomor 29/PMK.03/2020.

Resume PMK Nomor 29/PMK.03/2020

  • PMK Nomor PMK Nomor 29/PMK.03/2020 terdiri dari 4 (empat) Bab dan 11 (sebelas) Pasal.
  • PMK Nomor 29/PMK.03/2020 mengatur tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019.
  • Pelayanan Administrasi Perpajakan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang mengharuskan penerbitan produk hukum oleh Direktorat Jenderal Pajak.
  • Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah periode kejadian darurat atau luar biasa yang berdampak pada pelaksanaan administrasi pemerintahan sebagai akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
  • Dalam Keadaan Kahar, jatuh tempo penyelesaian Pelayanan Administrasi Perpajakan dapat diperpanjang untuk jangka waktu penyelesaian tertentu. Jangka waktu penyelesaian tertentu ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Penetapan jangka waktu penyelesaian tertentu dapat dibedakan menurut tingkat kedaruratan atau bencana pada masing masing daerah berdasarkan keputusan kepala daerah atau pejabat instansi yang berwenang.
  • Dalam Keadaan Kahar, Wajib Pajak menyampaikan permohonan Pelayanan Administrasi Perpajakan secara elektronik kepada Kepala Kantor Wilayah DJP, Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, atau Kepala KP2KP di bawah KPP Pratama tempat Wajib Pajak terdaftar dan dilampiri dengan Dokumen Persyaratan. 

Status PMK Nomor 29/PMK.03/2020

  • PMK Nomor 29/PMK.03/2020  mulai berlaku sejak tanggal 7 April 2020.

PMK Nomor 29/PMK.03/2020 Tanggal 7 April 2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 mengatur selengkapnya silahkan KLIK DISINI