Peraturan Pajak Tentang Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia

Peraturan Pajak Tentang Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia mengatur tentang Perlakuan Pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia.

Peraturan Pajak Tentang Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia terdiri dari :

A. Undang-Undang :

- Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

B. Peraturan Pemerintah :

-

C. Peraturan Menteri Keuangan :

- KMK-634/KMK.04/1994 Tanggal 29 Desember 1994 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia.

D. Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak :

- Ralat KEP-667/PJ./2001 Tanggal 28 Februari 2002 Tentang Ralat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-667/PJ./2001 Tanggal 29 Oktober 2001 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia.

Ralat KEP-667/PJ./2001 tentang :

Tertulis        :  Pasal 6

Seharusnya :  Pasal 5

- KEP-667/PJ./2001 Tanggal 29 Oktober 2001 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia.

Baca Juga :

Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 15

Berbagi :