Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 15

Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 15 berisi peraturan pajak yang dapat digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung dan menyetor serta melaporkan PPh Pasal 15 yang terutang.

PPh Pasal 15 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Tertentu terdiri dari :

1. Wajib Pajak perusahaan pelayaran internasional.

2. Wajib Pajak  penerbangan internasional.

3. Wajib Pajak  asuransi luar negeri.

4. Wajib Pajak  pengeboran minyak.

5. Wajib Pajak  pengeboran gas bumi.

6. Wajib Pajak  pengeboran panas bumi.

7. Wajib Pajak  perusahaan dagang asing.

8. Wajib Pajak  yang melakukan investasi dalam bentuk Bangun Guna Serah (“build, operate, and transfer”) atau BOT.

Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 15 terdiri dari :

- Perubahan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

- Perubahan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)  

- Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) 

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2015 Tanggal  1 Oktober 2015 Tentang Perlakuan PPN Atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan Tertentu Kepada Perusahaan Yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri

- KMK Nomor 416/KMK.04/1996 Tanggal 14 Juni 1996 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

- KMK Nomor 417/KMK.04/1996 Tanggal 14 Juni 1996 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri

- KMK-475/KMK.04/1996 Tanggal 23 Juli 1996 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri

Baca Juga :

Peraturan Pajak Berdasarkan Jenis Pajak.

Artikel Tentang PPh Pasal 15

Tanya Jawab PPh Pasal 15

Berbagi :