25 November 2014

Cara Pendaftaran NPWP Bagi Joint Operation

Apabila dua atau lebih perusahaan bergabung menjadi satu, maka gabungan tersebut disebut Kerja Sama Operasi / Joint Operation.
Kerja Sama / Joint Operation biasanya dilakukan untuk mengerjakan suatu proyek besar yang tidak sanggup dikerjakan oleh satu perusahaan misal pembuatan kilang minyak. 
Bagi setiap badan termasuk Joint Operation (JO) yang telah berdiri berdasarkan Akte Pendirian Wajib mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak.
Apabila calon wajib pajak menghendaki bisa langsung mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Tempat pendaftaran NPWP adalah :  
  1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
  2. Kantor Pelayanan Penyuluhan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). 
Cara Pendaftaran NPWP bagi Joint Operation (JO)  adalah sebagai berikut :  
  1. Silahkan datang ke Kantor Pelayanan Pajak dimana alamat domisili Joint Operation (JO) berada.
  2. Silahkan menuju bagian Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) untuk mengajukan permohonan pendaftaran NPWP.
  3. Di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) tersebut, apabila anda belum memiliki formulir pendaftaran, silahkan meminta formulir tersebut dan segera lakukan pengisian, apabila tidak jelas silahkan tanyakan ke bagian HelpDesk.
  4. Lengkapi syarat pendaftaran NPWP untuk Wajib Pajak Badan kemudian serahkan Formulir yang telah diisi dengan lengkap beserta persyaratannya kebagian pendaftaran NPWP di ruangan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) tersebut.
  5. Anda tinggal menunggu Kartu NPWP jadi, jangan lupa yang nanti anda terima adalah Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), apabila sekalian permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, maka anda akan terima Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
  6. Untuk memperoleh NPWP tidak dipungut biaya, sehingga sebaiknya di urus sendiri ya..  
Artikel Yang Terkait :  
Referensi : 
  1. Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP.
  2. PER-20/PJ/2013Tanggal 30 Mei 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP, Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak