Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Download Installer e-SPT Masa PPh Pasal 21 Terbaru

Installer e-SPT PPh Pasal 21-26 Terbaru dan Patch Update Versi Terbaru

SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk e-SPT wajib digunakan oleh Wajib Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 21 yang :

1. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau 

2. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau 

3. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21(Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau 

4. Melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak. 

5. Apabila Wajib Pajak sudah pernah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dalam bentuk dokumen elektronik, maka untuk masa pajak selanjutnya wajib menyampaikan SPT PPh Pasal 21 dalam bentuk elektronik walaupun jumlah data dalam 1 (satu) masa pajak tidak melebihi jumlah 20 (dua puluh) dokumen seperti tertebut diatas.

Pengguna e-SPT Masa PPh Pasal 21-26

Yang dapat menggunakan e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 antara lain :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

2. Wajib Pajak Badan

3. Bendahara atau Instansi Pemerintah

Contoh Kasus Penggunaan e-SPT Masa PPh Pasal 21-26

1. Wajib Pajak dengan jumlah pegawai yang dipotong PPh Pasal 21 tidak melebihi 20 (dua puluh) orang.

a. PT. Samudera Fishing Indonesia terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak pada tanggal 20 Maret 2020.

b. PT. Samudera Fishing Indonesia mempunyai kewajiban PPh Pasal 21 dengan jumlah pegawai yang dipotong PPh Pasal 21 berjumlah 6 (enam) orang.

c. Untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21-26 mulai masa pajak Maretl 2020 dapat dilakukan secara langsung dengan formulir kertas (hard copy), tidak harus menggunakan e-SPT Masa PPh Pasal 21/26 karena jumlah pegawai yang dipotong PPh Pasal 21 tidak melebihi 20 (dua puluh) orang. 

2. Wajib Pajak dengan jumlah pegawai yang dipotong PPh Pasal 21 lebih dari 20 (dua puluh) orang.

a. PT. Kayu Sengon Sejati terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak pada tanggal 26 April 2020.

b. PT. Kayu Sengon Sejati  mempunyai kewajiban PPh Pasal 21 dengan jumlah pegawai yang dipotong PPh Pasal 21 berjumlah 30 (tiga puluh) orang.

c. Untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21-26 mulai masa pajak April 2020 wajib dilakukan  dengan  menggunakan e-SPT Masa PPh Pasal 21/26 karena jumlah pegawai yang dipotong PPh Pasal 21  melebihi 20 (dua puluh) orang. 

Untuk dapat menggunakan e-SPT Masa PPh Pasal 21-26, maka diperlukan dua sofware yang harus di install terlebih dahulu, yaitu :


1. Installer e-SPT PPh Pasal 21-26 Terbaru  yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2. Patch Update e-SPT PPh Pasal 21-26 Versi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Installer e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 dan Patch Update Versi terbaru dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diberikan secara gratis saat ini adalah terdiri dari : 

1. Installer e-SPT Masa PPh Pasal 21 versi 2.4.0.0 dan Patch Update e-SPT Masa PPh Pasal 21 Versi 2.4.0.0 selengkapnya silahkan DOWNLOAD DISINI 

Artikel Yang Perlu Diketahui : 


Artikel Tentang PPh Pasal 21

Formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26, Bukti Potong, Daftar Bukti Potong dan Lampiran Lain

Tanya Jawab Pajak PPh Pasal 21

Referensi :  

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan


PMK-102/PMK.010/2016 Tanggal 22 Juni 2016 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan

PMK Nomor 101/PMK.010/2016 Tanggal 22 Juni 2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

PMK-252/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

PER-02/PJ/2019 Tanggal 23 Januari 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan