Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer
Beranda / Tanya Jawab Terbaru

Bagaimana Perlakuan PPN Pajak Masukan Terhadap Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)

Oleh wibowo subekti
Pertanyaan Konsultasi Pajak :
Yth Bapak Wibowo, di tempat saya kerja punya PPN masukan untuk kegiatan membangunan sendiri bulan Januari 2025, keselip baru ketemu 27 Juni 2025 (sudah lebih 3 bulan), lalu bagaimana pak, terima kasih

Jawaban Konsultasi Pajak :

1. Kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

2. Pengertian Bangunan adalah berupa 1 (satu) atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria:

a. konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;

b. diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan

c. luas keseluruhan paling sedikit 200m2 (dua ratus meter persegi).

3. Atas kegiatan membangun sendiri terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.

5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dihitung, dipungut, dan disetor oleh orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan besaran tertentu.

6. Besaran tertentu merupakan hasil perkalian 20% (dua puluh persen) dikali 11/12 (sebelas per dua belas) dari tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak (Pasal 324 PMK nomor 53 Tahun 2025).

7. Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan membangun sendiri dimulai pada saat dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai.

8. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

9. Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.

10. Berdasarkan Pasal 331 PMK Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan , maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan.

11. Jadi PPN Masukan atas Kegiatan membangun sendiri bulan Januari 2025 tidak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran dari Pengusaha Kena Pajak tersebut.

Demikian yang dapat dijelaskan, semoga bermanfaat.