24 Juli 2015

Jumlah Pembayaran Atas Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) Dan Atau Jasa Kena Pajak Kepada Pemungut (Bendahara Pemerintah Pusat / Daerah / Bendahara BOS) Yang Tidak dipungut PPN

Pertanyaan Konsultasi Pajak :

Pak, saya mau bertanya jumlah pembelanjaan untuk bendahara yang kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berapa ?

Jawaban Konsultasi Pajak :
a.Jumlah Pembayaran Atas Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) Dan Atau Jasa Kena Pajak Kepada Pemungut (Bendahara Pemerintah Pusat / Daerah / Bendahara BOS Yang Tidak dipungut PPN adalah pembayaran yang jumlahnya paling banyak 1.000.000 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah.
b.Sehingga yang dipungut Pajak Pertambahan Nilai adalah penyerahan Barang Kena Pajak dan atau  Jasa Kena Pajak yang jumlahnya lebih besar dari 1.000.000 (satu juta rupiah).
c.Dalam hal pembayaran berjumlah paling banyak 1.000.000 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah, maka PPN dan PPn BM tidak perlu dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah tetapi disetor sendiri oleh rekanan. Batas jumlah pembayaran sebesar 1.000.000 tersebut hendaknya diartikan termasuk PPN dan PPn BM.
Contoh  Kasus 1 :
Harga Jual                          :   900.000
PPN (10 % x 900.000)       :     90.000                 
PPnBM (20 % x 900.000) :   180.000
Harga Jual termasuk PPN dan PPn BM  : 1.170.000
Karena harga jual/nilai pengadaan/nilai belanja termasuk PPN dan PPnBM lebih dari 1 juta, sehingga PPN dan PPnBM dipungut oleh bendahara.

Contoh  Kasus 2 :
Harga Jual                          :   800.000
PPN (10 % x 800.000)       :     80.000
Harga Jual termasuk PPN  :   880.000  

Karena harga jual/nilai pengadaan/nilai belanja termasuk PPN tidak lebih dari 1 juta, sehingga PPN tidak dipungut oleh bendahara tetapi disetor sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak..

Artikel Terkait :
Referensi :