Syarat Wajib Pajak Dapat Dilakukan Penghapusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak apabila:
1. Diajukan
permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh Wajib Pajak
dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi
persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang antara lain :
1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik, dan pegawai yang telah diberikan NPWP dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP.
4. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya.
5. Wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya.
7. Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi.
8. Wajib Pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain.
9. Wajib Pajak Badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha.
10. Wajib Pajak bentuk usaha tetap (BUT) yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.
11. Instansi Pemerintah yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang dilikuidasi karena mengalami kondisi sebagai berikut :
a. Tidak lagi beroperasi sebagai Instansi Pemerintah.
b. Pembubaran Instansi Pemerintah yang disebabkan karena penggabungan Instansi Pemerintah.
c. Tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya.
d. Tidak lagi beroperasi yang diakibatkan oleh sebab lain.
12. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP, tidak termasuk NPWP Cabang.
13. Untuk Wajib Pajak yang memiliki NPWP Cabang karena memiliki objek PBB tertentu yang secara nyata tidak lagi :
a. mempunyai suatu hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi.
b. Memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan,
berkenaan dengan objek pajak PBB.
berkenaan dengan objek pajak PBB.
Wajib Pajak yang memiliki NPWP Cabang karena memiliki objek PBB tertentu antara lain :
1) Objek pajak PBB Sektor Perkebunan.
2) Objek pajak PBB Sektor Perhutanan.
3) Objek pajak PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
4) Objek pajak PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi.
5) Objek pajak PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara.
6)Objek pajak PBB Sektor Lainnya.
Dalam mengajukan permohonan penghapusan NPWP, maka Wajib Pajak harus melampirkan dokumen-dokumen sebagai syarat penghapusan NPWP sebagai berikut :
1. Formulir permohonan penghapusan NPWP yang sudah diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
2. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, berupa:
b. Surat pernyataan dari wakil Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak meninggalkan warisan.
3. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, berupa dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
4. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik, dan pegawai yang telah diberikan NPWP dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP, berupa dokumen yang menyatakan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP.
5. Untuk wanita kawin yang memiliki NPWP terpisah dari suaminya, berupa:
a. Fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis; dan
b. Surat pernyataan dari wanita kawin tersebut bahwa:
1) Tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
2) tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami.
6. Untuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, namun telah memiliki NPWP, berupa kartu keluarga.
7. Untuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi, berupa surat pernyataan dari wakil Wajib Pajak yang menyatakan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris.
8. Untuk Wajib Pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain, berupa surat pernyataan di atas meterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak pusat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak cabang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain.
9. Untuk Wajib Pajak Badan yang dilikuidasi atau dibubarkan, berupa fotokopi akta pembubaran Badan atau dokumen sejenis yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Untuk Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia, berupa fotokopi dokumen penghentian kegiatan usaha tersebut.
11. Untuk Instansi Pemerintah yang dilikuidasi, berupa laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan akuntansi pelaporan pada kementerian negara/lembaga.
12. Untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP, berupa:
a. Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak memiliki lebih dari satu NPWP; dan
b. Fotokopi seluruh Kartu NPWP yang dimiliki.