4 April 2014

PMK Nomor 129/PMK.03/2012 Tanggal 07 Agustus 2012 Tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara

  • PMK Nomor 129/PMK.03/2012 Tanggal 07 Agustus 2012 Tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara selengkapnya silahkan KLIK DISINI
  • Lampiran PMK Nomor 129/PMK.03/2012 Tanggal 07 Agustus 2012 Tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara selengkapnya silahkan KLIK DISINI
  • PMK Nomor 129/PMK.03/2012 Tanggal 07 Agustus 2012 menetapkan tentang :
  1. Tata cara permintaan penghentian penyidikan Kantor Pajak oleh Wajib Pajak.
  2. Tata cara pembuatan jaminan dalam bentuk Escrow Account.
  3. Tata cara permintaan penghentian penyidikan Menteri Keuangan oleh Wajib Pajak.
  4.  Bentuk formulir yang digunakan untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan
  • Status PMK Nomor 129/PMK.03/2012 Tanggal 07 Agustus 2012 adalah sebagai berikut :
  1. PMK Nomor 129/PMK.03/2012 Tanggal 07 Agustus 2012 mulai berlaku sejak tanggal 7 Agustus 2012.
  2. Dengan berlakunya PMK Nomor 129/PMK.03/2012 Tanggal 07 Agustus 2012, maka  PMK nomor 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara dan  PMK nomor 189/PMK.03/2011 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara dicabut dan tidak berlaku lagi