21 September 2014

PER-1/PJ/2011 Tanggal 10 Januari 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan Dari Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain


  • PER-1/PJ/2011 Tanggal 10 Januari 2011  Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan Dari Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain selengkapnya silahkan KLIK DISINI. 
  • Lampiran PER-1/PJ/2011 Tanggal 10 Januari 2011  Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan Dari Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain selengkapnya silahkan KLIK DISINI 
  • PER-1/PJ/2011 Tanggal 10 Januari 2011 berisi tentang :
  1. Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Tentang Siapa saja Wajib Pajak yang dapat mengajukan Surat Keterangan Bebas dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final.
  2. Pasal 4 dan Pasal 5 Tentang Tata cara pengajuan Surat Keterangan Bebas dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final.
  3. Pasal 6 Tentang Saat dan Jangka waktu berlakunya Surat Keterangan Bebas dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final.
  4. Pasal 7 dan Pasal 8 Tentang Bentuk formulir yang digunakan dalam permohonan Surat Keterangan Bebas dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final.
  5. Pasal 9 Tentang Pencabutan dan dinyatakan tidak berlakunya KEP-192/PJ/2002 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan.
  6. Pasal 10 Tentang Saat mulai berlakunya PER-1/PJ/2011.
  7. Lampiran PER-1/PJ/2011 berisi Tentang Bentuk formulir yang digunakan dalam penyelesaian permohonan Surat Keterangan Bebas dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final
  • Status PER-1/PJ/2011 Tanggal 10 Januari 2011  adalah sebagai berikut :
  1. PER-1/PJ/2011 Tanggal 10 Januari 2011   mulai berlaku sejak Tanggal 1 Pebruari 2011.
  2. PER-1/PJ/2011 Tanggal 10 Januari 2011 telah diubah dengan PER-21/PJ/2014 Tanggal 25 Juli 2014
  • Peraturan Yang Terkait :
  1. PER-21/PJ/2014 Tanggal 25 Juli 2014 Tentang Perubahan Atas PER-1/PJ/2011 Tanggal 10 Januari 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan Dari Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain