15 Desember 2014

Hak Dan Kewajiban Pajak PPh Pasal 22 Bagi Rekanan Bendahara Instansi Pemerintah

Pertanyaan Konsultasi Pajak :
  • Saat ini saya menjadi rekanan Bendahara Instansi Pemerintah namun pekerjaan yang saya dapatkan tidak rutin setiap bulanannya.
  • Saat ini saya selalu melaporkan nihil karena ketidak tahuan saya masalah pajak.
  • Mohon petunjuknya bagaimana kewajiban saya terkait dengan PPh Pasal 22 terima kasih.?
Jawaban Konsultasi Pajak :
  • Hak dan Kewajiban Pajak PPh Pasal 22 bagi Rekanan Bendahara Instansi Pemerintah :       
  1. Setiap transaksi pengadaan barang (Objek PPh Pasal 22) diatas Rp.2.000.000,- dipungut PPh Pasal 22  oleh Bendahara Instansi Pemerintah .
  2. Setiap pemungutan PPh Pasal 22 dibuatkan SSP (lima lembar) oleh Rekanan Bendahara Instansi Pemerintah, kemudian diberikan kepada Bendahara Instansi Pemerintah untuk ditandatangani dan disetorkan PPh Pasal 22 ke Kantor Pos atau Bank Persepsi.
  3. Rekanan Bendahara Instansi Pemerintah menerima SSP lembar ke- 1 dan ke-3 dari Bendahara Instansi Pemerintah.
  4. Rekanan Bendahara Instansi Pemerintah tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22.
  5. Rekanan Instansi Pemerintah melaporkan SSP dan objek PPh Pasal 22 pada SPT Tahunan PPh Badan atau PPh Orang Pribadi. Objek PPh Pasal 22 dilaporkan sebagai peredaran usaha, sedang bukti pemungutan PPh Pasal 22 dilaporkan sebagai kredit pajak dalam perhitungan PPh Badan atau Orang Pribadi yang terutang.
  6.  Akan tetapi apabila Peredaran Usaha Wajib Pajak untuk tahun pajak sebelumnya jumlahnya dalam satu tahun sampai dengan Rp.4.800.000.000,00 maka atas transaksi tersebut tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22, tetapi Wajib Pajak harus menunjukan Legalisir Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22.
  7. Atas transaksi pengadaan barang tersebut tetap dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan atau SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menyetorkan PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 1 % dari Peredaran Usaha dengan Kode Jenis Setoran Pajak 411128-420. Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 1 % dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikut setelah bulan terjadinya transaksi. 
Artikel yang perlu diketahui :
Referensi :