10 Mei 2015

Petunjuk Pengisian Formulir Surat Keterangan Fiskal (SKF)

Sebelum mengisi permohonan Surat Keterangan Fiskal  (SKF) sebaiknya membaca terlebih dahulu petunjuk pengisiannya agar pada saat pengajuan permohonan Surat Keterangan Fiskal  (SKF) tidak ditolak atau dikembalikan oleh Kantor Pelayanan Pajak karena tidak lengkap.
Petunjuk Pengisian Formulir Surat Keterangan Fiskal (SKF) adalah sebagai berikut :
  • Nomor  : Diisi dengan nomor surat dari Wajib Pajak.
  • Lampiran : Disi dengan jumlah lampiran yang dilampirkan pada surat permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF).
  •  Hal : Diisi dengan Permohonan Surat Keterangan Fiskal.
  • Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar.
  • Identitas Wajib Pajak : Diisi dengan Nama, NPWP, dan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
  • Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Terakhir :
  1. Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak pengajuan permohonan  Surat Keterangan Fiskal (SKF), misalkan surat permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF) diajukan pada tanggal 06 Mei 2015 maka Tahun Pajak diisi 2014.
  2. Bulan : Diisi dengan periode pembukuan dari Wajib Pajak, misalnya diisi Januari s/d Desember.
  3. Tanggal SPT disampaikan : Diisi dengan Tanggal Penyampaian SPT Tahunan.
  4. Status SPT : Diisi dengan status SPT Tahunan, Kurang Bayar/Lebih Bayar/Nihil, apabila Kurang Bayar/Lebih Bayar diisi dengan jumlahnya.
  5. Tanggal pembayaran/Tanggal SK mengangsur : Diisi dengan Tanggal pembayaran PPh Pasal 29 atau Tanggal Surat Keputusan mengangsur.
  6. Equalisasi Omzet PPh dan DPP PPN : Diisi dengan Jumlah penjualan menurut SPT Tahunan PPh Badan, Jumlah Dasar Pengenaan Pajak menurut SPT Masa PPN Masa Januari s/d Desember serta selisihnya.
  7. Penyebab selisih : Diisi dengan penjelasan mengenai penyebab selisih antara omzet/penjualan dalam SPT Tahunan PPh dengan Dasar Pengenaan Pajak dalam SPT Masa PPN Masa Januari s/d Desember. Penjelasan tersebut dapat disampaikan dalam lampiran tersendiri.
  • Surat Pemberitahuan Masa 3 Bulan Terakhir Wajib Pajak Pusat :
  1. Jenis Pajak : Diisi dengan Jenis Pajak yang dilaporkan (PPh Pasal : 21/26, 22, 23/26, 25, 4 ayat (2), dan/atau PPN dan PPnBM).
  2. Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak dari SPT Masa dan/atau angsuran PPh Pasal 25.
  3.  Tanggal Lapor : Diisi dengan tanggal pelaporan SPT Masa.
  4.  Jumlah Pajak yang Harus Dibayar : Diisi dengan jumlah pajak yang terutang menurut SPT Masa dan/atau angsuran PPh Pasal 25.
  5. Tanggal Pembayaran : Diisi dengan tanggal pembayaran pajak yang terutang menurut SPT masa dan/atau angsuran PPh Pasal 25.
  6. Dalam hal Wajib Pajak mempunyai cabang : Diisi dengan NPWP cabang, dalam hal terdapat lebih dari satu cabang, maka dapat dibuat tabel untuk masing-masing cabang dalam lampiran tersendiri.
  • Pembayaran Ketetapan Pajak 1 (Satu) Tahun Terakhir :
  1.  Nomor SKP/STP : Diisi dengan Nomor SKPKB, SKPKBT dan STP dalam 1 (Satu) Tahun Terakhir.
  2. Jumlah Ketetapan Pajak : Diisi dengan Jumlah SKPKB, SKPKBT dan STP dalam 1 (Satu) Tahun Terakhir.
  3.  Jumlah Pajak Dibayar : Diisi dengan jumlah pembayaran SKPKB, SKPKBT dan STP dalam 1 (Satu) Tahun Terakhir.
  4.  Tanggal Pembayaran : Diisi dengan Tanggal pembayaran SKPKB, SKPKBT dan STP dalam 1 (Satu) Tahun Terakhir.
  5. Keterangan : Diisi dengan keterangan dalam hal Wajib Pajak mendapat persetujuan untuk menunda atau mengangsur pajak terutang, Wajib Pajak mengajukan keberatan, Wajib Pajak mengajukan Banding, atau keterangan lain yang diperlukan.
  6. Dalam hal Wajib Pajak mempunyai cabang : Diisi dengan NPWP cabang, dalam hal terdapat lebih dari satu cabang, maka dapat dibuat tabel untuk masing-masing cabang dalam lampiran tersendiri.
  • Pembayaran PBB Tahun terakhir (Pusat dan Cabang) :
  1.  Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak pembayaran PBB Tahun terakhir.
  2.  NOP/Alamat Objek PBB : Diisi dengan NOP/Alamat Objek PBB yang merupakan alamat Wajib Pajak.
  3.  Jumlah PBB Terutang : Diisi dengan jumlah PBB yang terutang dan SPPT PBB.
  4. Jumlah PBB Dibayar : Diisi dengan Jumlah PBB yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
  5. Tanggal Pembayaran : Diisi dengan Tanggal pembayaran PBB yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
  • Untuk memudahkan Petugas Kantor Pelayanan Pajak untuk menghubungi Wajib Pajak apabila diperlukan, maka sebaiknya dibagian bawah Surat Permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF) dicantumkan Contact Person beserta nomor telpon yang bisa dihubungi. 
Artikel Yang Perlu Diketahui :
Referensi :