Artikel Tentang PPh Badan

Pengertian PPh Badan

Pengertian PPh Badan adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Subjek Pajak Badan dalam tahun pajak.

Subjek Pajak Badan dikenakan Pajak Penghasilan Badan apabila menerima atau memperoleh penghasilan, jadi kalau tidak memperoleh atau menerima penghasilan tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan Badan.

Subjek Pajak Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dinamakan Wajib Pajak Badan dan harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Penghasilan sebagai objek pajak penghasilan Badan diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Tarif Pajak Penghasilan Badan dihitung berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Tahun Pajak untuk perhitungan Pajak Penghasilan Badan sama dengan Tahun Buku yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember kecuali Wajib Pajak mengajukan perubahan Tahun Buku ke Menteri Keuangan.

Kewajiban PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan meliputi kewajiban pembayaran angsuran bulanan PPh Pasal 25 dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.

Artikel Tentang PPh Badan terdiri dari :

A. Subjek Pajak PPh Badan

1. Pengertian Dan Yang Termasuk Dalam Subjek Pajak Badan 

a. Pengertian Subjek Pajak Badan Luar Negeri 

b. Pengertian Subjek Pajak Badan Dalam Negeri 

c. Siklus Subjek Pajak Badan Dalam Negeri

2. Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Badan  

a. Jenis Organisasi Internasional Lainnya Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Badan.

b. Jenis Organisasi Internasional Kerjasama Kebudayaan Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Badan 

c. Jenis Organisasi Internasional Kerjasama Teknik Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Badan 

d. Jenis Badan-Badan Internasional Dari Perserikatan Bangsa-Bangsa Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Badan 

e. Pengertian Organisasi Internasional Yang Tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan Badan 

B. Objek Pajak Non Final, Objek Pajak Final dan Bukan Objek Pajak PPh Badan 

1.  Objek Pajak Penghasilan PPh Wajib Pajak Badan Non Final

a. Pengertian Peredaran Bruto Wajib Pajak Badan

b. Pengertian Penerimaan Bantuan Atau Sumbangan Sebagai Objek Pajak Bagi Wajib Pajak Badan

c. Pengertian Penerimaan Hibah Sebagai Objek Pajak Bagi Wajib Pajak Badan

d. Pengertian Kurs dan Jenis Kurs

2. Objek Pajak Penghasilan PPh Pasal 4 (2) Final Untuk SPT Tahunan PPh Badan 

3. Penghasilan Bukan Objek Pajak Penghasilan Badan

a. Bantuan/Sumbangan Bukan Objek Pajak PPh 

b. Pengertian Hibah Bukan Sebagai Objek Pajak PPh  

c. Pengertian Badan Sosial Yang Menerima Harta Hibahan Bukan Sebagai Objek Pajak

d. Pengertian Badan Pendidikan Yang Menerima Harta Hibahan Bukan Sebagai Objek Pajak

e. Pengertian Badan Keagamaan Yang Menerima Harta Hibahan Bukan Sebagai Objek Pajak

C. Harga Pokok Penjualan 

1. Pengertian Harga Pokok Penjualan

2. Metode Pencatatan Persediaan Untuk Menghitung Harga Pokok Penjualan Bagi Wajib Pajak Badan

3. Penilaian Persediaan Dengan Metode FIFO (First In First Out)

4. Contoh Perhitungan Pencatatan Persediaan Dengan Metode Fifo (Fist In First Out)

5. Contoh Perhitungan Pencatatan Persediaan Dengan Metode Rata-Rata (Moving Avarage)

6. Pengertian Persediaan 

D. Biaya 

1. Biaya Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto Badan

a. Sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak

b. Syarat Sumbangan Dan/Atau Biaya Yang Dapat Dikurangkan/Dibiayakan Sampai Jumlah Tertentu Dari Penghasilan Bruto Dalam Rangka Penghitungan Penghasilan Kena Pajak 

c. Bentuk dan Pencatatan Sumbangan Dan/Atau Biaya Yang Dapat Dikurangkan/Dibiayakan Sampai Jumlah Tertentu Dari Penghasilan Bruto Dalam Rangka Penghitungan Penghasilan Kena Pajak 

d. Contoh Perhitungan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dibebankan SekaligusSebagai Pengurang Penghasilan Bruto Dalam Hal Pembangunan Infrasturktur SosialDilaksanakan Lebih Dari 1 (Satu) Tahun Pajak

e. Biaya Promosi 

f. Biaya Entertainment

g. Pengertian Dan Metode Pembukuan Piutang Ragu-Ragu (Bad Debt) 

h. Pengertian Kenikmatan Dalam Bentuk Natura 

2. Biaya Bukan Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto Badan

E. Penyusutan 

1. Pengertian dan Ketentuan Tentang Penyusutan Aktiva/Harta Berwujud Dalam SPT Tahunan PPh Badan dan PPh Orang Pribadi Yang Menggunakan Pembukuan

2. Saat Dimulainya Penyusutan atas Aktiva/Harta Berwujud Dalam SPT Tahunan PPh Badan dan PPh Orang Pribadi Yang Menggunakan Pembukuan 

3. Pengertian Harga Perolehan atas Aktiva/Harta Berwujud Sebagai Dasar Penyusutan Dalam SPT Tahunan PPh Badan dan PPh Orang Pribadi Yang Menggunakan Pembukuan

4. Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan atas Aktiva/Harta Berwujud Dalam SPT Tahunan PPh Badan dan PPh Orang Pribadi Yang Menggunakan Pembukuan 

5. Metode Penyusutan atas Aktiva/Harta Berwujud Dalam SPT Tahunan PPh Badan dan PPh Orang Pribadi Yang Menggunakan Pembukuan

6. Jenis-Jenis Aktiva/Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok 1 Dalam SPT Tahunan PPh Badan dan PPh Orang Pribadi Yang Menggunakan Pembukuan

7. Jenis-Jenis Aktiva/Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok 2 Dalam SPT Tahunan PPh Badan dan PPh Orang Pribadi Yang Menggunakan Pembukuan 

8. Jenis-Jenis Aktiva/Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok 3 Dalam SPT Tahunan PPh Badan dan PPh Orang Pribadi Yang Menggunakan Pembukuan

9. Jenis-Jenis Aktiva/Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok 4 Dalam SPT Tahunan PPh Badan dan PPh Orang Pribadi Yang Menggunakan Pembukuan 

F. Amortisasi 

1. Cara Pengakuan Atas Pengeluaran Untuk Memperoleh Hak Dan Pengeluaran Lain  Di Bidang Penambangan Minyak Dan Gas Bumi 

G. Koreksi Fiskal 

1. Pengertian Koreksi Fiskal

2. Penyebab Timbulnya Atau Terjadinya Koreksi Fiskal

3. Jenis Koreksi Fiskal Positif

4. Jenis Koreksi Fiskal Negatif 

H. Kompensasi Kerugian

1. Pengertian Dan Ketentuan Tentang Kompensasi Kerugian Fiskal

2. Contoh Perhitungan Pengakuan Kompensasi kerugian Fiskal Bagi Wajib Pajak Badan 

I. Tarif Pajak PPh Badan Pasal 25/29 

1. Tarif Pajak PPh Badan Pasal 25/29 

2.  Tarif Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 Untuk Wajib Pajak Badan Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022

3. Tarif Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 Untuk Wajib Pajak Badan Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018

4. Tarif Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 Untuk Wajib Pajak Badan Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013

5. Cara Dan Contoh Perhitungan PPh Badan Dengan Peredaran Bruto Sampai Dengan Rp.4.800.000.000,- 

6. Contoh Perhitungan PPh Badan untuk Peredaran Bruto Diatas Rp.4.800.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000.000,- 

 

7. Contoh Perhitungan PPh Badan untuk Peredaran Bruto Diatas Rp.50.000.000.000,- 

J. Angsuran PPh Pasal 25 

1. Pengertian PPh Pasal 25

2. Angsuran PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Badan Apabila SPT Tahunan PPh Badan Tahun Lalu Dilaporkan Pada Bulan April 

3. Cara Menghitung PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Bank

K. Hubungan Istimewa (Transfer Pricing)

- Pengertian Hubungan Istimewa (Transfer Pricing) 

L. Contoh Laporan Keuangan

1. Contoh Laporan Laba Rugi Perusahaan Dagang Berbentuk PT (Perseroan Terbatas)

2. Contoh Laporan Laba Rugi Perusahaan Dagang Berbentuk CV (Perseroan Komanditer)

M. Yayasan 

1. Pengertian Badan atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan 

2. Contoh Objek PPh Badan Untuk Yayasan Yang Bergerak Dibidang Pendidikan

3. Contoh Bukan Objek PPh Badan Untuk Yayasan Yang Bergerak Dibidang Pendidikan

4. Contoh Biaya Yang Boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto Untuk Yayasan Yang Bergerak Dibidang Pendidikan

5. Pengertian Sisa Lebih Yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan 

6. Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh)  Badan atas Laba Neto Yayasan (Badan atau Lembaga Nirlaba) Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikandan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan

7. Syarat Yayasan (Badan atau Lembaga Nirlaba) Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan Mendapatkan Fasilitas Perpajakan 

8. Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasaranayang dilakukan Badan atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikandan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan 

Referensi :

- Peraturan Pajak Tentang PPh Badan

Berbagi :