29 November 2015

PMK Nomor 187/PMK.03/2015 Tanggal 30 September 2015 Tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang

Rangkuman/Ringkasan dan Isi PMK Nomor 187/PMK.03/2015 Tanggal  30 September 2015 Tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang  adalah sebagai berikut   :

  • Rangkuman/Ringkasan PMK Nomor 187/PMK.03/2015 Tanggal  30 September 2015 Tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang adalah sebagai berikut :
  1. Pasal 1 Tentang Pengertian Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan , Surat Pemberitahuan, SPT Masa,  SPT Tahunan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor , Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean,  Surat Penetapan Pabean, Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean, Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak Luar Negeri, Prosedur Persetujuan Bersama atau Mutual Agreement Procedure, dan Persetujuan Bersama.
  2. Pasal 2 Tentang Tata cara Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
  3. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Tentang Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh pihak pembayar.
  4. Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Tentang Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas kelebihan pajak dalam rangka impor.
  5. Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Tentang Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas kesalahan pemotongan atau pemungutan.
  6. Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22dan Pasal 23 Tentang Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan atas kelebihan pemotongan atau pemungutan terkait penerapan P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda).
  7. Pasal 24 Tentang Bentuk Dokumen atau formulir  yang digunakan dalam penyelesaian permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang.
  8. Pasal 25 Tentang Perlakuan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang diajukan sebelum berlakunya PMK Nomor 187/PMK.03/2015 dan belum diterbitkan SKPLB atau surat pemberitahuan penolakan, proses penyelesaian permohonan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 187/PMK.03/2015.
  9. Pasal 26 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
  10. Pasal 27 Tentang Saat berlakunya PMK Nomor 187/PMK.03/2015.
  11.  Lampiran PMK Nomor 187/PMK.03/2015 Tentang Bentuk formulir  yang digunakan dalam penyelesaian permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang

  • Status PMK Nomor 187/PMK.03/2015 Tanggal  30 September 2015 Tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang adalah sebagai berikut :
  1. PMK Nomor 187/PMK.03/2015 Tanggal  30 September 2015 mulai berlaku sejak Tanggal 30 September 2015.
  2. PMK Nomor 187/PMK.03/2015 Tanggal  30 September 2015 mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
  • Peraturan Yang Perlu Diketahui :
  1. Peraturan Seluruh Jenis Pajak
  2. Peraturan Pajak Tahun 2015
  • Isi PMK Nomor 187/PMK.03/2015 Tanggal  30 September 2015 Tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang silahkan KLIK DISINI
  • Lampiran PMK Nomor 187/PMK.03/2015 Tanggal  30 September 2015 Tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang silahkan KLIK DISINI