Pengenaan Pajak Atas Pengadaan Konsumsi (Makanan & Minuman) oleh Bendahara Pemerintah Melalui Pembelian Langsung ke Warung /Rumah Makan Maupun ke Penyedia Jasa Katering

Pengenaan Pajak Atas Pengadaan Konsumsi (Makanan & Minuman) oleh Bendahara Pemerintah Melalui Pembelian Langsung ke Warung atau Rumah Makan Maupun ke Penyedia Jasa Katering

Kasus :

Bagaimana Pengenaan  Pajak Atas Pengadaan Konsumsi (Makanan & Minuman) oleh Bendahara Pemerintah Melalui Pembelian Langsung ke Warung atau Rumah Makan Maupun ke Penyedia Jasa Katering ?

Solusi :

Uraian :

Bendahara Pemerintah atau Instansi Pemerintah

Bendahara atau Instansi Pemerintah terdiri dari :

1. Bendahara Instansi Pemerintah Pusat.

2. Bendahara Instansi Pemerintah Daerah.

3. Bendahara Instansi Pemerintah Desa.

Mulai 1 April 2020 

Mulai 1 April 2020 NPWP Bendahara Pemerintah harus dihapus dan diganti dengan NPWP Instansi Pemerintah.

Instansi Pemerintah terdiri dari :

1. Instansi Pemerintah Pusat.

2. Instansi Pemerintah Daerah.

3. Instansi Pemerintah Desa.

NPWP Instansi Pemerintah digunakan oleh :

a. Pengguna anggaran  atau kuasa pengguna anggaran.

b. Pejabat penandatangan surat perintah membayar.

c. Bendahara pengeluaran.

d. Bendahara penerimaan, 

e. kepala urusan keuangan pemerintah desa .

dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Instansi Pemerintah sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak.

Pengertian Jasa Boga atau Katering

Pengertian Jasa Boga atau Katering adalah Makanan dan minuman yang disajikan oleh Pengusaha jasa boga atau katering (PMK-70/PMK.03/2022)

Pengusaha jasa boga atau katering paling sedikit melakukan kegiatan pelayanan sebagai berikut:

a. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, dan penyajian berdasarkan pesanan;

b. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

c. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Tidak termasuk dalam pengertian jasa boga atau katering adalah penjualan makanan dan/atau minuman yang dilakukan melalui tempat penjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya untuk menjual makanan dan/atau minuman, baik penjualan secara langsung maupun penjualan secara tidak langsung/pesanan.

Dari penjelasan tersebut maka Pengadaan Konsumsi (Makanan & Minuman) oleh Bendahara atau Instansi Pemerintah Melalui Pembelian Langsung ke Warung atau Rumah Makan bukan termasuk dalam kriteria Jasa boga atau katering, sedangkan yang termasuk jasa boga atau katering adalah apabila pengadaan makan atau minum melalui Penyedia Jasa boga atau Katering (Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi).


Pengenaan Pajak atas Jasa Boga atau Katering

Berdasarkan Pasal 4A Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan bahwa Jasa Boga atau Katering adalah termasuk dalam jasa tertentu yang tidak dikenakan PPN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015  Pasal 1 ayat 6 huruf jj disebutkan bahwa Jasa Boga atau Katering adalah termasuk dalam jenis jasa lain yang kenakan PPh Pasal 23.

Bendahara Pemerintah atau Instansi mempunyai kewajiban memungut dan memotong serta menyetorkan pajak yang terutang dalam kegiatan pengadaan barang dan atau jasa.

Kesimpulan 

Kewajiban Pajak Atas Pengadaan Konsumsi (Makanan & Minuman) oleh Bendahara atau Instansi Pemerintah Melalui Pembelian Langsung ke Warung atau Rumah Makan. 

Berdasarkan Pasal 4A Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan  disebutkan bahwa makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering adalah termasuk dalam barang tertentu yang tidak dikenakan PPN.

Sehingga atas kegiatan pengadaan konsumsi (makanan dan minuman) oleh Bendahara Pemerintah atau Instansi Pemerintah melalui pembelian langsung ke warung atau rumah makan  tidak terutang PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sehingga tidak ada kewajiban pemungutan PPN.

Atas kegiatan pengadaan konsumsi (makanan dan minuman) oleh Bendahara Pemerintah atau Instansi Pemerintah melalui pembelian langsung ke warung  atau rumah makan  terutang PPh Pasal 22 apabila nilai pengadaan barang diatas Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN,  wajib memungut, menyetorkan serta melaporkan PPh Pasal 22, dengan tarif pajak 1,5 % x Nilai Pembelian Makanan atau minuman, apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka tarif PPh Pasal 22 sebesar 3 % x Nilai Pembelian Makanan atau minuman

Kewajiban Atas Pengadaan Konsumsi (Makanan & Minuman) oleh Bendahara Pemerintah atau Instansi Pemerintah Melalui Penyedia Jasa Katering

Atas kegiatan pengadaan konsumsi (makanan dan minuman) oleh Bendahara Pemerintah atau Instansi Pemerintah melalui Penyedia Jasa Katering  tidak terutang PPN sehingga tidak ada kewajiban pemungutan PPN. 

Atas kegiatan pengadaan konsumsi (makanan dan minuman) oleh Bendahara Pemerintah atau Instansi Pemerintah melalui Penyedia Jasa Boga atau Katering terutang PPh Pasal 23 sehingga bendahara pemerintah atau Instansi Pemerintah wajib memotong dan menyetorkan PPh Pasal 23 dengan tarif 2 % x Jumlah Jasa Boga atau Jasa Katering, apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka tarif PPh Pasal 23 sebesar 4 % x Jumlah Jasa Boga atau Jasa Katering.

Baca Juga : 

Artikel Tentang Perpajakan Untuk Bendahara Instansi Pemerintah 

Artikel Tentang PPh Pasal 22

Artikel Tentang PPh Pasal 23

Artikel Tentang PPN

Referensi :

- Pasal 4A Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

- Pasal 4 A ayat 3 huruf q Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM

- Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)

- PMK-59/PMK.03/2022  Tanggal  30 Maret 2022 Tentang Perubahan Atas PMK-231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah 

- PMK Nomor 231/PMK.03/2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah 

- Pasal 1 ayat 6 huruf jj PMK Nomor 141/PMK.03/2015 Tanggal 24 Juli 2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat 1 Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

- PMK-41/PMK.010/2022 Tanggal 30 Maret 2022 Tentang Perubahan KeDua Atas PMK-34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Di Bidang Usaha Lain

- PMK Nomor 110/PMK.010/2018 Tanggal 05 September 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain

- PMK Nomor 34/PMK.010/2017 Tanggal 01 Maret 2017 Tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain

- PMK-70/PMK.03/2022 Tanggal 30 Maret 2022 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Makanan Dan Minuman, Jasa Kesenian Dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, Serta Jasa Boga Atau Katering, Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

- Pasal 1 PMK Nomor 18/PMK.010/2015 Tanggal 02 Pebruari 2015 Tentang Kriteria Jasa Boga atau Jasa Katering Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai PPN.

Berbagi :