Peraturan Pajak Tentang Peninjauan Kembali

Peraturan Pajak Tentang Peninjauan Kembali mengatur tentang tata cara permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.

Peraturan Pajak Tentang Peninjauan Kembali terdiri dari :

A. Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah beberapa kali, terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

B. Peraturan Mahkamah Agung :

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2018 Tanggal 4 Desember 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak.

- Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 1467A/PAN/HK.2.7/SK/XII/2025 Tanggal 1 Desember 2025 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak Yang Diajukan Melalui E-Tax Court.

C. Peraturan Pengadilan Pajak :

- KEP-01/PP/2020 Tanggal 31 Januari 2020 Tentang Syarat-Syarat Kelengkapan Administrasi Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak

D. Peraturan Pemerintah :

- Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2022 Tanggal 12 Desember 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

E. Peraturan Menteri Keuangan :

- PMK Nomor 1 Tahun 2026 Tanggal 22 Januari 2026 Tentang Perubahan Keempat Atas PMK Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

- PMK Nomor 54 Tahun 2025 Tanggal 25 Juli 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

- PMK Nomor 81 Tahun 2024 Tanggal 14 Oktober 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

E. Peraturan Direktur Jenderal Pajak :

- 

Baca Juga :

- Peraturan Pajak Tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

Berbagi :