Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Perhitungan PPN Atas Pengadaan Barang Di Kepolisian RI

Pertanyaan Konsultasi Pajak :

Pak mau tanya mengenai perhitungan pajak PPN dan batasan yang kena pajak PPN pada pengadaan barang kena pajak di Kepolisian RI besarannya berapa ? 

Dan pembacaan nya pajak 10% itu sama 10 / 100 atau 10 / 110, trima kasih
Jawaban Konsultasi Pajak :

1. Kepolisian Republik Indonesia termasuk dalam kategori Instansi Pemerintah, sehingga wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai Bendahara Instansi Pemerintah.

2. Bendahara Instansi Kepolisian Republik Indonesia mempunyai kewajiban pajak, yaitu salah satunya memungut dan menyetor serta melaporkan PPN atas pengadaan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.

3. Bendahara Instansi Kepolisian Republik Indonesia tidak mempunyai kewajiban pemungutan PPN apabila pembayaran atas pengadaan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang, dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Sehingga pemungutan PPN hanya dilakukan apabila harga Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak jumlahnya melebihi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang.

Apabila tidak dilakukan pemungutan PPN, maka Pengusaha Kena Pajak sebagai rekanan bendahara Instansi Kepolisian Republik Indonesia wajib membuat Faktur Pajak dan menyetor PPN serta melaporkannya dalam SPT Masa PPN

4. Contoh Perhitungan PPN Atas Pengadaan Barang oleh bendahara di Kepolisian RI terhadap BKP (Barang Kena Pajak) yang dapat dipungut PPN adalah sebagai berikut :


a. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dengan Nilai kontrak atau jumlah pembayaran termasuk PPN , maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran.

Contoh :
 
Nilai kontrak : 11.000.000

Dasar Pengenaan Pajak : 10.000.000 (100/110 x 11.000.000)
 
PPN : 1.000.000 (10 %  x 10.000.000)

Atas Nilai kontrak sebesar Rp.11.000.000 dilakukan pemungutan oleh bendahara sebesar Rp.1.000.000

b. Dalam hal penyerahan BKP dengan Nilai kontrak atau jumlah pembayaran tidak termasuk PPN , maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10 bagian dari jumlah pembayaran.

Contoh :
 
Nilai kontrak : 10.000.000

Dasar Pengenaan Pajak : 10.000.000

PPN : 1.000.000 (10 % x 10.000.000)

Atas Nilai kontrak sebesar Rp.10.000.000 dilakukan pemungutan oleh bendahara sebesar Rp.1.000.000
 
Dalam praktek untuk pengadaan barang dengan instansi pemerintah (bendahara pemerintah) biasanya nilai kontrak termasuk PPN.


5. Contoh Perhitungan PPN Atas Pengadaan Barang oleh bendahara di Kepolisian RI terhadap BKP (Barang Kena Pajak) yang tidak dapat dipungut PPN adalah sebagai berikut :

a. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dengan Nilai kontrak atau jumlah pembayaran termasuk PPN , maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran.

Contoh :
 
Nilai kontrak : 2.200.000

Dasar Pengenaan Pajak : 2.000.000 (100/110 x 2.200.000)
 
PPN : 200.000 (10 %  x 2.000.000)

Atas Nilai kontrak sebesar Rp.2.200.000  tidak dilakukan pemungutan oleh bendahara sebesar Rp.200.000 tetapi disetor sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai rekanan bendahara.

b. Dalam hal penyerahan BKP dengan Nilai kontrak atau jumlah pembayaran tidak termasuk PPN , maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10 bagian dari jumlah pembayaran.

Contoh :
 
Nilai kontrak : 1.000.000

Dasar Pengenaan Pajak : 1.000.000

PPN : 100.000 (10 % x 1.000.000)

Atas Nilai kontrak sebesar Rp.1.000.000  tidak dilakukan pemungutan oleh bendahara sebesar Rp.100.000 tetapi disetor sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai rekanan bendahara.
 
Dalam praktek untuk pengadaan barang dengan instansi pemerintah (bendahara pemerintah) biasanya nilai kontrak termasuk PPN.