Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer
Beranda / Tanya Jawab Terbaru

Perhitungan PPN Atas Pengadaan Barang Di Kepolisian RI

Oleh wibowo subekti
Pertanyaan Konsultasi Pajak :

Pak mau tanya mengenai perhitungan pajak PPN dan batasan yang kena pajak PPN pada pengadaan barang kena pajak di Kepolisian RI besarannya berapa ? 

Dan Tarif pajak PPN sekaranf berapa , trima kasih

Jawaban Konsultasi Pajak :

1. Kepolisian Republik Indonesia termasuk dalam kategori Instansi Pemerintah, sehingga wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai Bendahara Instansi Pemerintah.

2. Bendahara Instansi Kepolisian Republik Indonesia mempunyai kewajiban pajak, yaitu salah satunya memungut dan menyetor serta melaporkan PPN atas pengadaan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.

3. Bendahara Instansi Kepolisian Republik Indonesia tidak mempunyai kewajiban pemungutan PPN apabila pembayaran atas pengadaan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang, dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Sehingga pemungutan PPN hanya dilakukan apabila harga Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak jumlahnya melebihi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang.

Apabila harga Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak jumlahnya tidak melebihi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka  tidak dilakukan pemungutan PPN, sehingga Pengusaha Kena Pajak sebagai rekanan Bendahara Instansi Kepolisian Republik Indonesia wajib membuat Faktur Pajak dan menyetor PPN serta melaporkannya dalam SPT Masa PPNnya.

4. Tarif PPN mulai 1 Januari 2025 adalah sebesar 12 %

4. Contoh Perhitungan PPN Atas Pengadaan Barang oleh bendahara di Kepolisian RI terhadap BKP (Barang Kena Pajak) yang dapat dipungut PPN sejak 1 Januari 2025 adalah sebagai berikut :

a. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dengan Nilai kontrak atau jumlah pembayaran termasuk PPN , maka jumlah PPN yang dipungut adalah sebagai berikut :

Contoh :
 
Nilai kontrak termasuk PPN              : 11.100.000

Nilai Kontrak tidak termasuk PPN     : 10.000.000

Dasar Pengenaan Pajak                   : 9.166.667 
(11/12 x 10.000.000)
 
PPN                                               : 1.100.000  
(12 %  x 9.166.667 )

Atas Nilai kontrak sebesar Rp.11.100.000 dilakukan pemungutan oleh bendahara Instansi Pemerintah sebesar Rp.1.100.000 dan disetor atas nama dan NPWP Bendahara Instansi Pemerintah. 

b. Dalam hal penyerahan BKP dengan Nilai kontrak atau jumlah pembayaran tidak termasuk PPN , maka jumlah PPN yang dipungut adalah sebagai berikut :

Contoh :
 
Nilai kontrak tidak termasuk PPN : 10.000.000

Dasar Pengenaan Pajak                   : 9.166.667 
(11/12 x 10.000.000)
 
PPN                                               : 1.100.000  
(12 %  x 9.166.667 )


Atas Nilai kontrak sebesar Rp.10.000.000 dilakukan pemungutan oleh Bendahara Instansi Pemerintah sebesar Rp.1.100.000 dan disetor atas nama dan NPWP Bendahara Instansi Pemerintah.

Dalam praktek untuk pengadaan barang dengan instansi pemerintah (bendahara pemerintah) biasanya nilai kontrak termasuk PPN.


5. Contoh Perhitungan PPN Atas Pengadaan Barang oleh bendahara di Kepolisian RI terhadap BKP (Barang Kena Pajak) yang tidak dapat dipungut PPN adalah sebagai berikut :

a. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dengan Nilai kontrak atau jumlah pembayaran termasuk PPN adalah :

Contoh :
 
Nilai kontrak termasuk PPN             : 2.220.000

Nilai kontrak tidak termasuk PPN     : 2.000.000

Dasar Pengenaan Pajak                  : 1.833.333 
(11/12 x 2.000.000)
 
PPN                                               : 220.000  
(12 %  x 1.833.333 )

Atas Nilai kontrak sebesar Rp.2.220.000  tidak dilakukan pemungutan oleh bendahara sebesar Rp.220.000 tetapi disetor sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai rekanan bendahara.

b. Dalam hal penyerahan BKP dengan Nilai kontrak atau jumlah pembayaran tidak termasuk PPN , maka jumlah PPN yang disetor sendiri oleh rekanan adalah :

Contoh :
 
Nilai kontrak tidak termasuk PPN     : 1.000.000

Dasar Pengenaan Pajak                  : 916.667
(11/12 x 1.000.000)

PPN                                               : 110.000 
(12 % x 916.667)

Atas Nilai kontrak sebesar Rp.1.000.000  tidak dilakukan pemungutan oleh bendahara Instansi Pemerintah sebesar Rp.110.000 tetapi disetor sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai rekanan bendahara.
 
Dalam praktek untuk pengadaan barang dengan instansi pemerintah (bendahara pemerintah) biasanya nilai kontrak termasuk PPN.