Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer
Beranda / Formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26

Formulir Dan Petunjuk Pengisian Formulir 1721-VI (Excel) Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26

Oleh wibowo subekti
Download Formulir Dan Petunjuk Pengisian Formulir 1721-VI (Excel) Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 Berbentuk Excel Tahun Pajak 2021 dan Tahun 2020

Formulir 1721-VI Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 digunakan untuk melaporkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 atas penghasilan berupa :

1. Upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas.

2. Imbalan kepada distributor MLM.

3. Imbalan kepada petugas dinas luar asuransi

4. Imbalan kepada penjaja barang dagangan.

5. Imbalan kepada tenaga ahli.

6. Imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan.

7. Imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan.

8. Honorarium/imbalan kepada anggota dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap.

9. Jasa produksi, tantiem, bonus atau imbalan kepada mantan pegawai.

10. Penarikan dana pensiun oleh pegawai.

11. Imbalan kepada peserta kegiatan.

12. Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya.

13. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26

Petunjuk Pengisian Formulir 1721-VI Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 :

A. Bagian Header Formulir 

Diisi dengan nomor bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau Pasal 26 dengan format penulisan : 
1 . 3 – mm . yy – xxxxxxx.

a. 1 . 3 : kode bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau Pasal 26

b.  mm : diisi masa pajak 

c. yy : diisi dua digit terakhir dari tahun pajak

d. xxxxxxx : diisi nomor urut.

Nomor  urut  berlanjut  selama  satu  tahun  pajak.  Saat  memasuki  tahun  pajak berikutnya, nomor urut dimulai kembali dari 0000001. 

Contoh Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tidak Final untuk masa pajak Januari 2021 dengan nomor 0000001.

Pengisian :

kode bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau Pasal 26 : diisi 1.3

Masa Pajak : 01

Tahun Pajak : 21

Nomor Urut : 0000001

Pengisian lengkap : 1.3.01-21-0000001


B. Identitas Penerima Penghasilan yang Dipotong

1. Angka 1.Diisi dengan NPWP penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/Pasal 26. 

2. Angka 2.Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/Pasal 26 merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau diisi dengan nomor paspor dalam hal penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/Pasal 26 merupakan Wajib Pajak Luar Negeri. 

3. Angka 3.Diisi dengan nama penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/Pasal 26. 

4. Angka 4.Diisi dengan alamat penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/Pasal 26. 

5. Angka 5.Diisi dengan silang (X) dalam hal merupakan Wajib Pajak luar negeri. 

6. Angka 6.Diisi dengan kode negara domisili dalam hal merupakan Wajib Pajak luar negeri, sesuai dengan daftar kode negara.


C. PPh Pasal 21 atau Pasal 26 yang Dipotong 

1. Kolom (1)  :   Diisi  dengan  kode  objek  pajak  sebagaimana  terdapat  pada  daftar kode objek Pajak Penghasilan Pasal 21  (Tidak Final) dan/atau Pasal 26.

2. Kolom (2)  :   Diisi dengan jumlah penghasilan bruto. 

3. Kolom (3)  :   Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak. 

4. Kolom (4)  :   Diisi dengan tanda silang (X), dalam hal penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/Pasal 26 tidak mempunyai NPWP. 

5. Kolom (5)  :   Diisi  dengan  tarif  pemotongan  pajak.  Misalnya  tarifnya  5%  maka penulisan  tarifnya  yaitu  5.  
Apabila  pengenaan  PPh  menggunakan beberapa  tarif,  maka penulisan  tarif  dilakukan dengan hanya menuliskan tarif tertingginya. 

6. Kolom (6)  :   Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong. 


D. Identitas Pemotong

Penandatanganan bukti pemotongan ini dilakukan oleh Pemotong/Pimpinan/ Pihak yang ditunjuk atau kuasa.

1. Angka 1.Diisi dengan NPWP yang menandatangani bukti pemotongan ini. 

2. Angka 2.Diisi dengan nama yang menandatangani bukti pemotongan ini. 

3. Angka 3.Diisi dengan tanggal pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau Pasal 26, dengan format penulisan dd - mm - yyyy.