Peraturan Pajak Tentang Biaya Penyusutan
Peraturan Pajak Tentang Biaya Penyusutan mengatur tentang tata cara pembebanan biaya penyusutan menurut fiskal (pajak) untuk mengurangi penghasilan yang akan dikenakan pajak penghasilan.
Peraturan Pajak Tentang Biaya Penyusutan antara lain :
Peraturan Pajak Tentang Biaya Penyusutan antara lain :
A. Undang-Undang :
- Pasal 11 Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Pasal 11 Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
B. Peraturan Pemerintah :
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tanggal 20 Desember 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan
C. Peraturan Menteri Keuangan :
- PMK-249/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 Tentang Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu.
- PMK-126/PMK.011/2012 Tanggal 6 Agustus 2012 Tentang Perubahan atas PMK-249/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 Tentang Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu.
- PMK-126/PMK.011/2012 Tanggal 6 Agustus 2012 Tentang Perubahan atas PMK-249/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 Tentang Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu.
D. Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak :
- KEP-220/PJ./2002 Tanggal 18 April 2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan.
- KEP-220/PJ./2002 Tanggal 18 April 2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan.
- PER-10/PJ/2014 Tanggal 21 Maret 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Atas Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud Yang Dapat Dilakukan Pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan
- PER-21/PJ/2012 Tanggal 24 Oktober 2012 Tentang Tata cara permohonan dan penetapan masa manfaat yang sesungguhnya atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu.
- PER-21/PJ/2012 Tanggal 24 Oktober 2012 Tentang Tata cara permohonan dan penetapan masa manfaat yang sesungguhnya atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu.