Peraturan Pajak Tentang SPT Masa PPh Pasal 21 Dan Pasal 26
Peraturan Pajak Tentang SPT Masa PPh Pasal 21 Dan Pasal 26 adalah Peraturan Pajak yang mengatur tentang Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 beserta Bentuk bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah beberapa kali, terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, meliputi :
a. Pasal 3
b. Pasal 4
c. Pasal 5
d. Pasal 6
e. Pasal 8
B. Peraturan Pemerintah :
Peraturan Tentang SPT Masa PPh Pasal 21 Dan Pasal 26 antara lain terdiri dari :
A. Undang-Undang :
a. Pasal 3
b. Pasal 4
c. Pasal 5
d. Pasal 6
e. Pasal 8
B. Peraturan Pemerintah :
C. Peraturan Menteri Keuangan :
- PMK Nomor 243/PMK.03/2014 Tanggal 24 Desember 2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- PMK Nomor 9/PMK.03/2018 Tanggal 23 Januari 2018 Tentang Perubahan PMK Nomor 243/PMK.03/2014 Tanggal 24 Desember 2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- PMK Nomor 9/PMK.03/2018 Tanggal 23 Januari 2018 Tentang Perubahan PMK Nomor 243/PMK.03/2014 Tanggal 24 Desember 2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
D. Peraturan Direktur Jenderal Pajak :
- PER-17/PJ/2021 Tanggal 18 Agustus 2021 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak, Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Bagi Instansi Pemerintah
- PER-14/PJ/2013 Tanggal 18 April 2013 Tentang Bentuk, Isi,Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 Beserta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26.
Baca Juga :
- PER-14/PJ/2013 Tanggal 18 April 2013 Tentang Bentuk, Isi,Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 Beserta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26.
6. Ralat Tanggal 27 Pebruari 2014 atas PER-14/PJ/2013 Tanggal 18 April 2013 Tentang Bentuk, Isi,Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 Beserta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26.
Baca Juga :