Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer
Beranda / Bendahara

Pengertian Instansi Pemerintah Pusat

Oleh wibowo subekti
Pengertian Instansi Pemerintah Pusat adalah :
satuan kerja pada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural, termasuk Badan Layanan Umum, selaku pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Kewajiban memiliki NPWP bagi Instansi Pemerintah Pusat
Setiap Instansi Pemerintah Pusat wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Instansi Pemerintah Pusat menurut keadaan yang sebenarnya.

Pendaftaran NPWP Instansi Pemerintah Pusat dilakukan oleh kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, untuk Instansi Pemerintah Pusat;

Terhadap Instansi Pemerintah Pusat yang telah mendaftarkan diri, diberikan NPWP di tempat kedudukan dan tidak terdapat NPWP cabang bagi Instansi Pemerintah Pusat.

NPWP digunakan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran, pejabat penandatangan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Instansi Pemerintah Pusat sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak.

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan NPWP secara jabatan terhadap Instansi Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kewajiban menjadi Pengusaha Kena Pajak bagi Instansi Pemerintah Pusat
Instansi Pemerintah Pusat yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kecuali pengusaha kecil sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai batasan pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Instansi Pemerintah Pusat yang belum melewati batasan pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai batasan pengusaha kecil, dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan oleh Instansi Pemerintah Pusat dengan menyampaikan permohonan kepada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Instansi Pemerintah Pusat.

Dalam hal tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha Instansi Pemerintah Pusat, maka Instansi Pemerintah Pusat wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Instansi Pemerintah Pusat.

Direktur Jenderal Pajak dapat mengukuhkan Instansi Pemerintah Pusat sebagai PKP secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, apabila Instansi Pemerintah Pusat tidak melaksanakan kewajibannya.

Artikel Yang Perlu Diketahui :
Referensi :