Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer
Beranda / Daftar Isi Pajak

Perpajakan Untuk Bendahara Instansi Pemerintah

Oleh wibowo subekti
Untuk lebih memahami tentang Perpajakan Untuk Bendahara Instansi Pemerintah maka dibawah ini terdapat artikel yang membahas tentang Perpajakan Untuk Bendahara Instansi Pemerintah.

Artikel tentang Perpajakan untuk Bendahara Instansi Pemerintah terdiri dari :

A. Administrasi Pajak

1. Pengertian Instansi Pemerintah

2. Pengertian Instansi Pemerintah Pusat

3. Pengertian Instansi Pemerintah Daerah

4. Pengertian Instansi Pemerintah Desa

5. Kewajiban Pajak Untuk Bendahara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Bendahara Pengeluaran)

6. Kewajiban Pajak Untuk Bendahara BOS (Bendahara Operasional Sekolah)

7. Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah Termasuk Bendahara BOS Kepada Rekanan/Pegawainya Dalam Pengadaan Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai

A. PPh Pasal 4 ayat 2


B. PPh Pasal 21 dan Pasal 26


1. Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah Termasuk Bendahara BOS Kepada Rekanan/Pegawainya Dalam Pengadaan Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai

C. PPh Pasal 22


1. Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah Termasuk Bendahara BOS Kepada Rekanan/Pegawainya Dalam Pengadaan Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai

D. PPh Pasal 23 dan Pasal 26


1. Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah Termasuk Bendahara BOS Kepada Rekanan/Pegawainya Dalam Pengadaan Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai

2. Pengenaan Pajak Atas Pengadaan Konsumsi (Makanan & Minuman) oleh Bendahara Pemerintah Melalui Pembelian Langsung ke Warung /Rumah Makan Maupun  ke Penyedia Jasa Katering

E. PPN 

1. Perhitungan PPN dan PPnBM Atas Penyerahan Barang Kena Pajak  dan atau Jasa  Kena Pajak Kepada Bendahara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan Bendahara Bos  

2. Contoh Perhitungan PPN atas Penyerahan Jasa Konstruksi Kepada Pemungut PPN (Bendahara Pemerintah) Oleh Pengusaha Kena Pajak(PKP)

3. Penyerahan Barang  dan atau Jasa  Kepada Bendahara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan Bendahara Bos Yang Tidak dipungut PPN dan PPnBM  

F. Tanya Jawab Pajak Bendahara


G Peraturan Pajak Tentang Bendahara Instansi Pemerintah