Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer
Beranda / Bendahara

Perpajakan Untuk Bendahara Instansi Pemerintah

Oleh wibowo subekti
Untuk lebih memahami tentang Perpajakan Untuk Bendahara Instansi Pemerintah maka dibawah ini terdapat artikel yang membahas tentang Perpajakan Untuk Bendahara Instansi Pemerintah.

C. PPh Pasal 21 dan Pasal 26

1. Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah Termasuk Bendahara BOS Kepada Rekanan/Pegawainya Dalam Pengadaan Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai

D. PPh Pasal 22

1. Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah Termasuk Bendahara BOS Kepada Rekanan/Pegawainya Dalam Pengadaan Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai

E. PPh Pasal 23 dan Pasal 26

1. Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah Termasuk Bendahara BOS Kepada Rekanan/Pegawainya Dalam Pengadaan Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai

2. Pengenaan Pajak Atas Pengadaan Konsumsi (Makanan & Minuman) oleh Bendahara Pemerintah Melalui Pembelian Langsung ke Warung /Rumah Makan Maupun  ke Penyedia Jasa Katering

F. PPN 

1. Perhitungan PPN dan PPnBM Atas Penyerahan Barang Kena Pajak  dan atau Jasa  Kena Pajak Kepada Bendahara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan Bendahara Bos  

2. Contoh Perhitungan PPN atas Penyerahan Jasa Konstruksi Kepada Pemungut PPN (Bendahara Pemerintah) Oleh Pengusaha Kena Pajak(PKP)

3. Penyerahan Barang  dan atau Jasa  Kepada Bendahara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan Bendahara Bos Yang Tidak dipungut PPN dan PPnBM  




Baca Juga :