Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

PMK Nomor 215/PMK.03/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

PMK Nomor 215/PMK.03/2018 

Pasal 1
Pasal 1 Tentang Pengertian :
  • Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP.
  • Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang.
  • Wajib Pajak Baru.
  • Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
  • Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.
  • Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Lainnya.
  • Masa Pajak.
  • Tahun Pajak. 
Pasal 2
Pasal 2 Tentang Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi setiap bulan secara umum. 
Pasal 3
Pasal 3 Tentang Dasar untuk penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak bank. 
Pasal 4
Pasal 4 Tentang Dasar untuk penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Lainnya dan Wajib Pajak masuk bursa selain Wajib Pajak bank. 
Pasal 5, dan Pasal 6
Pasal 5, dan Pasal 6  Tentang   Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. 
Pasal 7
Pasal 7, Tentang Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. 
Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10
Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Tentang Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru. 
Pasal 11
Pasal 11 Tentang Pencabutan PMK Nomor 255/PMK.03/2008 dan PMK Nomor 208/PMK.03/2009.  
Pasal 12
Pasal 12 Tentang saat berlakunya PMK Nomor 215/PMK.03/2018
Lampiran PMK Nomor 215/PMK.03/2018
Lampiran A
Contoh Pemberitahuan Wajib Pajak Yang Memilih Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan 
Lampiran B
Contoh Permohonan Surat Keterangan 
Lampiran C
Contoh Surat Keterangan. 
Lampiran D
Lampiran D Tentang Contoh Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan 
Resume PMK Nomor 215/PMK.03/2018
PMK Nomor 215/PMK.03/2018 terdiri dari 12 (duabelas) Pasal serta 1 (satu) lampiran (terdiri dari lampiran A, B, C dan D).
PMK Nomor 215/PMK.03/2018 mengatur tentang cara perhitungan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Badan secara umum untuk setiap bulannya.
Besarnya ditentukan berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. 
PMK Nomor 215/PMK.03/2018 mengatur tentang cara perhitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar oleh bagi Wajib Pajak bank untuk setiap bulannya. 
Besarnya ditentukan berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang dilaporkan. 
PMK Nomor 215/PMK.03/2018 mengatur tentang cara perhitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar oleh bagi Wajib Pajak Lainnya dan Wajib Pajak masuk bursa selain Wajib Pajak bank untuk setiap bulannya. 
Besarnya ditentukan berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan setiap 3 (tiga) bulan kepada bursa dan/atau Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak awal Tahun Pajak sampai dengan periode yang dilaporkan. 
PMK Nomor 215/PMK.03/2018 mengatur tentang cara perhitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun selain Wajib Pajak bank, wajib Pajak masuk bursa; dan/atau Wajib Pajak Lainnya untuk setiap bulannya. 
Besarnya ditentukan berdasarkan penerapan tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak penghasilan atas penghasilan neto berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan Tahun Pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham dikurangi dengan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri Tahun Pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas). 
PMK Nomor 215/PMK.03/2018 mengatur tentang cara perhitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu untuk setiap bulannya. 
Besarnya ditentukan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha yang berbeda dengan tempat tinggal Wajib Pajak. 
PMK Nomor 215/PMK.03/2018 mengatur tentang cara perhitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Baru untuk setiap bulannya. 
Status PMK Nomor 215/PMK.03/2018
  • PMK Nomor 215/PMK.03/2018 mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2018.
  • PMK Nomor 215/PMK.03/2018 mencabut PMK Nomor 255/PMK.03/2008 dan PMK Nomor 208/PMK.03/2009 Tentang Perubahan PMK Nomor 255/PMK.03/2008 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. 
Peraturan Yang Terkait :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

PER-08/PJ/2020 Tanggal 21 April 2020 Tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Untuk Tahun Pajak Berjalan Sehubungan Dengan Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

PMK Nomor 215/PMK.03/2018 Selengkapnya :