KEP-363/PJ./2002 Tentang Perubahan KEP-294/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
KEP-363/PJ./2002 Tanggal 31 Jul 2002 Tentang Perubahan KEP-294/PJ./2001 Tanggal 16 April 2001 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis mengatur tentang :
Menimbang :
bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 363/KMK.03/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis sebagai ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-294/PJ/2001 tentang Tatacara Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
DIREKTUR JENDERAL
ttd
HADI POERNOMO
- KEP-363/PJ./2002 ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2002 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2002.
- KEP-363/PJ./2002 telah diubah dengan KEP-234/PJ/2003 Tanggal 27 Agust 2003 Tentang Perubahan Ke Dua KEP-294/PJ./2001 Tanggal 16 April 2001 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis.
- KEP-363/PJ./2002 mengubah KEP-294/PJ./2001 Tanggal 16 April 2001 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
Baca Juga :
Peraturan Pajak Tahun 2002
Peraturan Pajak Tentang Pembebasan PPN atas impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu Yang Bersifat Strategis
2. Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak berupa Barang Modal.
KEP-363/PJ./2002 Tanggal 31 Jul 2002 Tentang Perubahan KEP-294/PJ./2001 Tanggal 16 April 2001 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis selengkapnya :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 363/PJ./2002
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-294/PJ/2001 TENTANG TATACARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YAN BERSIFAT STRATEGIS
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 363/KMK.03/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis sebagai ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-294/PJ/2001 tentang Tatacara Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4217);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 363/KMK.03/2002;
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-294/PJ/2001 TENTANG TATACARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS.
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-294/PJ/2001 tentang Tatacara Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 huruf a, huruf e, dan huruf f dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-294/PJ/2001 TENTANG TATACARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-294/PJ/2001 tentang Tatacara Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 huruf a, huruf e, dan huruf f dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 1
Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah :
a. dihapus;
b. makanan ternak, unggas, dan ikan, da n atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan;
c. barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara tertentu yang diserahkan oleh petani atau kelompok petani;
d. bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan;
e. dihapus;
f. dihapus;
g. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum milik Pemerintah dan Swasta; dan
h. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 watt."
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
"Khusus untuk impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dicap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2002" oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai tanpa Surat Setoran Pajak (SSP), dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak."
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 4
"Khusus untuk impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dicap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2002" oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai tanpa Surat Setoran Pajak (SSP), dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak."
3. Mengubah sebagian Lampiran I, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-294/PJ/2001 tentang Tatacara Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, sehingga menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
4. Menghapus Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-294/PJ/2001 tentang Tatacara Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis.
5. Mengubah Lampiran V Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-294/PJ/2001 tentang Tatacara Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, sehingga menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
1. Atas permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak berupa Barang Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-294/PJ/2001 tentang Tatacara Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang telah diterima secara lengkap sebelum berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, tetap diproses sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-294/PJ/2001 tersebut.
Pasal II
1. Atas permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak berupa Barang Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-294/PJ/2001 tentang Tatacara Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang telah diterima secara lengkap sebelum berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, tetap diproses sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-294/PJ/2001 tersebut.
2. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus diberikan keputusan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
3. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada 1 Agustus 2002.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2002
Pasal III
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada 1 Agustus 2002.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2002
DIREKTUR JENDERAL
ttd
HADI POERNOMO
Lampiran KEP-363/PJ./2002 Tanggal 31 Jul 2002 Tentang Perubahan KEP-294/PJ./2001 Tanggal 16 April 2001 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis adalah sebagai berikut :
Lampiran I
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-363/PJ./2002
Tanggal : 31 Juli 2002
1. SKB PPN tidak diperlukan untuk pembebasan PPN yang terutang atas impor BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dan huruf d.
2. SKB PPN tidak diperlukan untuk pembebasan PPN yang terutang atas penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h.
B. TATA CARA PEMBEBASAN PPN ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1 HURUF b DAN d.
1. Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai membubuhkan cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 12 TAHUN 2001 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 43 TAHUN 2002" pada setiap lembar PIB.
2. Sebagai Pengusaha Kena Pajak, importir wajib menyampaikan laporan PPN yang dibebaskan melalui SPT Masa PPN.
C. TATA CARA PEMBEBASAN PPN ATAS IMPOR PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1 HURUF b, c, d, g DAN h.
1. Orang atau Badan yang melakukan penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dan d harus terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga atas penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis tersebut wajib menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 12 TAHUN 2001 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PP NOMOR 43 TAHUN 2002" dalam setiap Faktur Pajak yang diterbitkannya, sebagaimana contoh dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Peruntukan dari masing-masing lembar Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas adalah sebagai berikut :
- Lembar ke-1 :
untuk Pengusaha Kena Pajak yang menerima penyerahan BKP Tertentu Yang Bersifat Strategis (Pembeli);
- Lembar ke-2 :
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-363/PJ./2002
Tanggal : 31 Juli 2002
TATACARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YAN BERSIFAT STRATEGIS
A. UMUM
1. SKB PPN tidak diperlukan untuk pembebasan PPN yang terutang atas impor BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dan huruf d.
2. SKB PPN tidak diperlukan untuk pembebasan PPN yang terutang atas penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h.
B. TATA CARA PEMBEBASAN PPN ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1 HURUF b DAN d.
1. Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai membubuhkan cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 12 TAHUN 2001 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 43 TAHUN 2002" pada setiap lembar PIB.
2. Sebagai Pengusaha Kena Pajak, importir wajib menyampaikan laporan PPN yang dibebaskan melalui SPT Masa PPN.
C. TATA CARA PEMBEBASAN PPN ATAS IMPOR PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1 HURUF b, c, d, g DAN h.
1. Orang atau Badan yang melakukan penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dan d harus terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga atas penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis tersebut wajib menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 12 TAHUN 2001 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PP NOMOR 43 TAHUN 2002" dalam setiap Faktur Pajak yang diterbitkannya, sebagaimana contoh dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Peruntukan dari masing-masing lembar Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas adalah sebagai berikut :
- Lembar ke-1 :
untuk Pengusaha Kena Pajak yang menerima penyerahan BKP Tertentu Yang Bersifat Strategis (Pembeli);
- Lembar ke-2 :
untuk Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP tertentu yang bersifat Strategis terdaftar, sebagai lampiran SPT Masa PPN;
- Lembar ke-3 :
untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP Tertentu yang bersifat strategis.
2. Petani atau Perusahaan Air Minum atau Perusahaan Listrik yang semata-mata hanya melakukan penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, huruf g dan huruf h tidak perlu menerbitkan Faktur Pajak.
3. Perusahaan listrik yang selain melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf h juga melakukan penyerahan listrik untuk perumahan dengan daya di atas 6600 watt, wajib menerbitkan Faktur Pajak hanya atas penyerahan listrik untuk perumahan dengan daya di atas 6600 watt.
Lampiran II
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-363/PJ./2002
Tanggal : 31 Juli 2002
CONTOH CAP PPN DIBEBASKAN TANPA SURAT KETERANGAN BEBAS PPN
(untuk impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 12 TAHUN 2001
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PP NOMOR 43 TAHUN 2002
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Status KEP-363/PJ./2002 Tanggal 31 Jul 2002 Tentang Perubahan KEP-294/PJ./2001 Tanggal 16 April 2001 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis adalah sebagai berikut :untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP Tertentu yang bersifat strategis.
2. Petani atau Perusahaan Air Minum atau Perusahaan Listrik yang semata-mata hanya melakukan penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, huruf g dan huruf h tidak perlu menerbitkan Faktur Pajak.
3. Perusahaan listrik yang selain melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf h juga melakukan penyerahan listrik untuk perumahan dengan daya di atas 6600 watt, wajib menerbitkan Faktur Pajak hanya atas penyerahan listrik untuk perumahan dengan daya di atas 6600 watt.
Lampiran II
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-363/PJ./2002
Tanggal : 31 Juli 2002
CONTOH CAP PPN DIBEBASKAN TANPA SURAT KETERANGAN BEBAS PPN
(untuk impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 12 TAHUN 2001
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PP NOMOR 43 TAHUN 2002
---------------------------------------------------------------------------------------------------
- KEP-363/PJ./2002 ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2002 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2002.
- KEP-363/PJ./2002 telah diubah dengan KEP-234/PJ/2003 Tanggal 27 Agust 2003 Tentang Perubahan Ke Dua KEP-294/PJ./2001 Tanggal 16 April 2001 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis.
- KEP-363/PJ./2002 mengubah KEP-294/PJ./2001 Tanggal 16 April 2001 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
Baca Juga :
Peraturan Pajak Tahun 2002
Peraturan Pajak Tentang Pembebasan PPN atas impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu Yang Bersifat Strategis