Peraturan Pajak Tentang Pembebasan PPN atas impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu Yang Bersifat Strategis

Peraturan Pajak Tentang Pembebasan PPN atas impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu Yang Bersifat Strategis terdiri dari peraturan pajak yang mengatur tentang Fasilitas Pembebasan PPN atas impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu Yang Bersifat Strategis.

Peraturan Pajak Tentang Pembebasan PPN atas impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu Yang Bersifat Strategis terdiri dari :

A. Undang-Undang 

- Pasal 16B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM.

- Perubahan Pasal 16B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 29 Oktober 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

B. Peraturan Pemerintah

- PP Nomor 49 Tahun 2022 Tanggal 12 Desember 2022 Tentang PPN Dibebaskan Dan PPN Atau Dan PPnBM Tidak Dipungut Atas Impor Dan/Atau Penyerahan BKP Tertentu Dan/Atau Penyerahan JKP Tertentu Dan/Atau Pemanfaatan JKP Tertentu Dari Luar Daerah Pabean 

- PP 70 Tahun 2021 Tanggal 28 Juni 2021 Tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Tidak Dipungut PPN 

- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 Tanggal 2 Nopember 2015 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 Tanggal 24 Agustus 2020 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 Tanggal 2 Nopember 2015 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 TAHUN 2021 Tanggal 6 April 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Penyerahan Air Bersih Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 

- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 Tanggal 23 Juni 2015 Tentang Penyerahan Air Bersih Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

C. Peraturan Menteri Keuangan

- PMK Nomor 45 Tahun 2025 Tanggal 16 Juli 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembebasan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dan Penyerahan Di Dalam Daerah Pabean Dan/Atau Pemanfaatan Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Untuk Keperluan Pertahanan Dan/Atau Keamanan Negara

- PMK Nomor 157 Tahun 2023 Tanggal 27 Desember 2023 Tentang Tata Cara Pembebasan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dan Penyerahan Di Dalam Daerah Pabean Dan/Atau Pemanfaatan Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Untuk Keperluan Pertahanan Dan/Atau Keamanan Negara

- PMK-115/PMK.03/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Telah Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Digunakan Tidak Sesuai Dengan Tujuan Semula Atau Dipindahtangankan, Dan Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai

- PMK-142/PMK.010/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas PMK-267/PMK.010/2015 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

- PMK Nomor 5/PMK.010/2016 Tanggal 26 Januari 2016 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 267/PMK.010/2015 Tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- PMK Nomor 269/PMK.010/2015 Tanggal 31 Desember 2015 Tentang Batasan Harga Jual Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik Dan Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Memperoleh Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik.

- PMK-268/PMK.03/2015 Tanggal 31 Desember 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Telah Dibebaskan Serta Pengenaan Sanksi.

- PMK Nomor 267/PMK.010/2015 Tanggal 31 Desember 2015 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan PPN

D. Keputusan Direktur Jenderal Pajak

- KEP-294/PJ./2001 Tanggal 16 April 2001 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis.

- KEP-363/PJ./2002 Tanggal 31 Jul 2002 Tentang Perubahan KEP-294/PJ./2001 Tanggal 16 April 2001 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis.

- KEP-234/PJ/2003 Tanggal 27 Agust 2003 Tentang Perubahan Ke Dua KEP-294/PJ./2001 Tanggal 16 April 2001 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis.

Baca Juga :

Peraturan Pajak Berdasarkan Jenis Usaha

Peraturan Pajak Tentang Fasilitas dan Insentif PPN dan PPnBM

Peraturan Pajak Berdasarkan Jenis Pajak

Berbagi :