Peraturan Pajak Tentang Pajak Minimum Global

Peraturan Tentang Pajak Minimum Global mengatur tentang Pengenaan Pajak Minimum Global (Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE)) yaitu ketentuan pengenaan pajak tambahan yang dikembangkan oleh OECD/G20 Inclusive Framework (IF) on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang meliputi commentary, examples, agreed administrative guidance, GloBE information return, dan safe harbours and penalty relief.

Peraturan Pajak Tentang Pajak Minimum Global terdiri dari :

A. Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah beberapa kali, terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,

B. Peraturan Pemerintah :

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tanggal 20 Desember 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan :

a. Pasal 52

b. Pasal 54

C. Peraturan Menteri Keuangan :

- PMK Nomor 136 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 Tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.

D. Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

- PER-6/PJ/2026 Tanggal 4 Mei 2026 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional