Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 26 Dan Pajak Internasional

Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 26 Dan Pajak Internasional terdiri dari peraturan perpajakan tentang PPh Pasal 26 Dan Pajak Internasional, antara lain :

A. Peraturan Pajak Tentang Subjek Pajak Luar Negeri

1. Pasal 2, Pasaal 2A dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

2. Pasal 2 Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)

3. PMK-18/PMK.03/2021 Tanggal 17 Februari 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

4. PMK-235/PMK.010/2020 Tanggal 30 Desember 2020 Tentang Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

5. PER-43/PJ/2011 Tanggal 28 Desember 2011 Tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri Dan Subjek Pajak Luar Negeri

B. Peraturan Pajak Tentang Tax Treaty atau P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) 

C. Peraturan Pajak Tentang BUT (Bentuk Usaha Tetap)

1. Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 11A, Pasal 17, Pasal 26 dan Pasal 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

2. Pasal 2 dan Pasal 4 Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)

3. PMK-18/PMK.03/2021 Tanggal 17 Februari 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

4. PMK 14/PMK.03/2011 Tanggal 24 Januari 2011 Tentang Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak dari Suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT).

D. Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 26

1. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Usaha

3. PMK-18/PMK.03/2021 Tanggal 17 Februari 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

4. PER-16/PJ/2016 Tanggal 29 September 2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

E. Peraturan Pajak Tentang Organisasi Internasional

1. PMK-236/PMK.010/2020 Tanggal 30 Desember 2020 Tentang Perubahan atas PMK-202/010/2017 Tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Yang Didasarkan Pada Ketentuan Dalam Perjanjian Internasional

2. PMK-235/PMK.010/2020 Tanggal 30 Desember 2020 Tentang Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

3. PMK Nomor 202/PMP.01/2017 Tanggal 21 Desember 2017 Tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Yang Didasarkan Pada Ketentuan Dalam Perjanjian Internasional

4. PMK Nomor 5/PMK.010/2017 Tanggal 19 Januari 2017 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 157/PMK.010/2015 Tentang Pelaksanaan PPh Yang Didasarkan Pada Ketentuan Dalam Perjanjian Internasional 

5. PMK Nomor 157/PMK.010/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Pelaksanaan Perlakuan PPh Yang Didasarkan Pada Ketentuan Dalam Perjanjian Internasional  

F. Peraturan Pajak Tentang Transfer Pricing (Hubungan Istimewa)

G. Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 24

1. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan 

2. PMK-192/PMK.03/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak Atas Penghasilan Dari Luar Negeri

Artikel Yang Perlu Diketahui :

Undang-Undang

Peraturan Pajak Berdasarkan Tahun Penerbitan

Peraturan Pajak Berdasarkan Jenis Pajak

Peraturan Pajak Berdasarkan Jenis Usaha

Peraturan Pajak Tentang Administrasi Pajak

Berbagi :