Contoh Laporan Keuangan Orang Pribadi

Contoh Laporan Keuangan Orang Pribadi terdiri dari : Baca selengkapnya Contoh Laporan Keuangan Orang Pribadi

PMK-220/PMK.03/2020 PPN Atas Penyerahan LPG Tertentu

PMK-220/PMK.03/2020 PPN Atas Penyerahan LPG Tertentu mengatur tentang Tata cara… Baca selengkapnya PMK-220/PMK.03/2020 PPN Atas Penyerahan LPG Tertentu

Peraturan Pajak Tahun 2021

Peraturan Pajak Tahun 2021 berisi Peraturan yang berhubungan dengan Pajak yang … Baca selengkapnya Peraturan Pajak Tahun 2021

PP Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan PP Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan BKP Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari PPN

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 Tanggal 24 Agustus 2020 Tentang Peruba… Baca selengkapnya PP Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan PP Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan BKP Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari PPN

KMK-57/KM.10/2020 Tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Januari 2021 sampai Dengan 31 Januari 2021

KMK-57/KM.10/2020 Tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Adminis… Baca selengkapnya KMK-57/KM.10/2020 Tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Januari 2021 sampai Dengan 31 Januari 2021

KEP-269/PJ/2020 Tanggal 10 Juni 2020 Tentang Penetapan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan Dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/PJ/2017

KEP-269/PJ/2020 menetapkan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 2… Baca selengkapnya KEP-269/PJ/2020 Tanggal 10 Juni 2020 Tentang Penetapan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan Dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/PJ/2017