3 April 2015

Syarat Kelengkapan Pelaporan e-SPT Tahunan PPh Badan (e-SPT 1771 Rupiah / 1771 $) Yang Disampaikan Secara e-Filling Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)


Syarat Kelengkapan Pelaporan e-SPT Tahunan PPh Badan (e-SPT 1771 Rupiah / 1771 $) Yang Disampaikan Secara e-Filling Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) untuk Tahun Pajak 2014 adalah sebagai berikut  :

No
Nama/Bentuk
Lampiran/Formulir
Keterangan
I.
SPT e-Filing

1.
Data Digital
SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Badan/SPT Induk
(Formulir 1771 atau
1771/$)
Harus diisi sesuai dengan Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (e-SPT 1771 atau e-SPT 1771/$ Induk).
2.
Data Digital
Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - I atau 1771 - I/$)
Harus diisi sebagai dasar penghitungan penghasilan neto
fiskal. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi,
elemen tersebut diisi angka 0 (nol).
3.
Data Digital
Lampiran II SPT
Tahunan PPh Wajib
Pajak Badan (Formulir
1771 - II atau 1771 -
II/$)
Harus diisi sesuai dengan lampiran 1771-I atau 1771-I/$ angka 1 huruf b, huruf c dan huruf f . Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, diisi angka 0 (nol).
4.
Data Digital
Lampiran III SPT
Tahunan PPh Wajib
Pajak Badan (Formulir
1771 - III atau 1771 -
III/$)
Harus diisi dengan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti potong PPH Pasal 23 yang telah dibayar melalui pemotongan / pemungutan oleh pihak lain (tidak termasuk yang bersifat final). Dalam hal tidak ada penghasilan yang dipotong /dipungut diisi angka 0 (nol).
5.
Data Digital
Lampiran IV SPT
Tahunan PPh Wajib
Pajak Badan (Formulir
1771 - IV atau 1771 -
IV/$)
Harus diisi apabila Wajib Pajak menerima/memperoleh
penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi angka
0 (nol).
6.
Data Digital
Lampiran V SPT
Tahunan PPh Wajib
Pajak Badan (Formulir.
1771 - V atau 1771 -
V/$)
Harus diisi dan disampaikan dengan mengisi secara lengkap dan rinci Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal, dan Jumlah Dividen yang dibagikan dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris.
Catatan:
Daftar tersebut harus mencantumkan NPWP sebagai
syarat kelengkapan SPT. Untuk pemegang saham/pemilik
modal, pengurus dan komisaris yang tidak memiliki NPWP
(misalnya WP luar negeri atau WP yang penghasilannya di bawah PTKP" diisi dengan "Tidak Ada").
7.
Data Digital
Lampiran VI SPT
Tahunan PPh Wajib
Pajak Badan (Formulir
1771 - VI atau 1771 -
VI/$)
Harus diisi apabila Wajib Pajak menyertakan modal pada
perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau
memperoleh/memberikan pinjaman dari/ kepada
pemegang saham dan atau perusahaan yang memiliki
hubungan istimewa. Apabila tidak ada penyertaan dan atau pinjaman dimaksud, kolom Nama dan Alamat diisi dengan Tidak Ada.
8.
Data Digital
Daftar Penghitungan
Penyusutan / Amortisasi
(Lampiran Khusus
1A/1B)
Harus disampaikan apabila SPT melakukan penyusutan /
amortisasi.
9.
Data Digital 
Perhitungan Kompensasi
Kerugian Fiskal
(Lampiran Khusus
2A/2B)
Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak yang lalu.
10.
Data Digital
Pernyataan Transaksi
Dalam Hubungan
Istimewa dan/atau
Transaksi dengan Pihak
yang merupakan
Penduduk Negara Tax
Haven Country
(Lampiran Khusus
3A/3B, 3A-1/3B-1, 3A-
2/3B-2 )
Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi
Induk SPT 1771 Bagian G Angka 16.a.
11.
Data Digital
Daftar Fasilitas
Penanaman Modal
(Lampiran Khusus
4A/4B)
Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang memperoleh
fasilitas penanaman modal
12.
Data Digital
Daftar Cabang Utama
Perusahaan (Lampiran
Khusus 5A/5B)
Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha di luar kantor pusatnya.
13.
Data Digital
Penghitungan Obyek PPh Pasal 26 ayat (4)
(Lampiran Khusus
6A/6B)
Harus diisi dan disampaikan oleh semua Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap.
Catatan:
SSP lembar ke-3 harus dilampirkan apabila Pasal 26 ayat
(4) tersebut di atas terutang.
14.
Data Digital
Kredit Pajak Luar Negeri (Lampiran Khusus 7A/7B)
Harus disampaikan dan diisi dengan lengkap dalam hal
memperoleh penghasilan dan telah dikenakan pajak diluar negeri
15.
Data Digital
Transkrip Kutipan atas
Elemen-Elemen Laporan
Keuangan (Lampiran
Khusus 8A-1/8B-1, 8A-
2/8B-2, 8A-3/8B-3, 8A-
4/8B-4, 8A-5/8B-5, 8A-
6/8B-6)
Harus diisi dan disampaikan berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak.
II.
Lampiran Yang
Disyaratkan

1.
Surat Setoran Pajak (PPh
Pasal 29)
Harus disampaikan apabila pada huruf D angka 11.a. dari
SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771$) menunjukkan ada
PPh yang kurang dibayar. Dalam hal :
  1. SPT Nihil atau SPT Lebih Bayar; atau 
  2. Seluruh pajak penghasilan Wajib Pajak ditanggung  Pemerintah,
maka Surat Setoran Pajak nihil tidak perlu dilampirkan.
Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) yang dibayarkan melalui Bank Persepsi dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara sudah dicantumkan dalam e-SPT tidak wajib disampaikan oleh Wajib Pajak secara hard copy.
2.
Surat Setoran Pajak
Pasal 26 ayat (4) (khusus
Bentuk Usaha Tetap)
Harus disampaikan apabila terdapat setoran PPh Pasal 26
ayat (4) oleh Bentuk Usaha Tetap.
3.
Laporan Keuangan atau
Laporan Keuangan yang
telah Diaudit oleh
Akuntan Publik
Harus disampaikan.
4.
Surat Kuasa Khusus
Harus disampaikan apabila SPT Tahunan ditandatangani selain Pimpinan/ Pengurus Perusahaan.
5.
Surat Pengantar
Keterangan dan/atau
Dokumen Lain yang
Disyaratkan untuk
dilampirkan dalam SPT
Tahunan yang tidak
dapat disampaikan
secara elektronik.
Bentuk formulir terdapat pada PER-47/ PJ/2008 tentang
Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Perpanjangan Surat Pemberitahuan
Tahunan secara Elektronik (e-filing) melalui Perusahaan
Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) Lampiran II.
6.
Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No.46 Tahun 2013
Harus disampaikan apabila Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan PP No.46 Tahun 2013




Dalam Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan II, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1771 atau e-SPT 1771/$ dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

Dalam hal berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Wajib Pajak diharuskan atau diwajibkan untuk melaporkan dokumen tertentu sebagai lampiran SPT Tahunan, selain keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada butir IA, IB, IC, IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, IVA, IVB dan IVC, maka dokumen tertentu tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT Tahunan yang bersangkutan.

Artikel Yang Perlu Diketahui :
Referensi :