23 Februari 2016

Pengertian Faktur Pajak Tidak Lengkap


Pengertian Faktur Pajak Tidak Lengkap
Pengertian Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam PER-24/PJ/2012 dan perubahannya.

Faktur Pajak dikatakan lengkap apabila dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :
a.
nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
b.
nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
c.
jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
d.
Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
e.
Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
f.
kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
g.
nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur Pajak wajib diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya.

Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam PER -24/PJ/2012 dan perubahannya merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.

Apabila Pengusaha Kena Pajak membuat Faktur Pajak tidak lengkap, maka akan mengakibatkan :
  • Bagi Pengusaha Kena Pajak Penerbit Faktur Pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP).
  • Bagi Pengusaha Kena Pajak Pengguna, maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM).
Artikel Terkait :
Referensi :