Norma Penghitungan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan
Pengertian Norma Penghasilan Neto
Norma Penghitungan Neto adalah norma yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak dalam penghitungan penghasilan neto dalam satu tahun pajak sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 25/29 terutang.
Wajib Pajak yang diperbolehkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam menghitung penghasilan neto dalam satu tahun untuk penghitungan PPh Pasal 25/29 adalah hanya Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :
1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai peredaran bruto / omzet bruto tidak lebih dari Rp.4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PP Nomor 55 Tahun 2022.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang bermaksud menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam menghitung penghasilan neto wajib memberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan Pajak) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak bersangkutan (dapat didownload di Formulir Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Neto ).
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari Pekerjaan Bebas dalam menghitung Pajak Penghasilan dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (apabila peredaran usaha tidak melebihi Rp.4.800.000.000 dalam satu tahun pajak) adalah sebagai berikut :
1. tenaga
ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan,
arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
2. pemain
musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron,
bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain
drama, dan penari;
3. olahragawan;
4. penasihat,
pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. pengarang,
peneliti, dan penerjemah:
6. agen
iklan:
7. pengawas
atau pengelola proyek;
8. perantara;
9. petugas
penjaja barang dagangan;
10. agen
asuransi; dan
11. distributor
perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung
(direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.
Norma penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut :
a. 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;
b. ibukota propinsi lainnya;
c. daerah lainnya.
Penghitungan penghasilan neto Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas, dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha dengan memperhatikan pengelompokan wilayah.
Penghasilan neto dihitung dengan cara penghasilan bruto/omzet bruto dikalikan dengan norma penghitungan penghasilan neto.
Daftar Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Daftar Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk Tahun Pajak 2024, 2023, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 dan 2016, terdiri dari :
Contoh Perhitungan dengan Norma Penghasilan Neto Untuk Tahun Pajak 2023 :
a. Tuan Adit adalah seorang dokter di Purwokerto yang membuka usaha praktek dokter (klinik kesehatan).
b. Dari pekerjaan bebas sebagai dokter tersebut tuan Adit memperoleh penghasilan kotor (bruto) dalam bulan Januari sampai dengan Desember 2023 adalah sebesar Rp.600.000.000,00.
c. Penghasilan Neto tuan Adit dalam setahun (Januari s/d Desember 2023) dihitung sebagai berikut :
1) Penghasilan Bruto : 600.000.000
2) Tarif Norma Penghasilan Neto : 50 %
3) Penghasilan Neto : 300.000.000 (600.000.000 x 50 %)