Peraturan Pajak Tentang Pertambangan

Peraturan Pajak Tentang Pertambangan mengatur tentang Perlakuan Pajak atas usaha pertambangan.

Peraturan Pajak Tentang Peraturan Pajak Tentang Pertambangan terdiri dari :

A. Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM.

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

B. Peraturan Pemerintah :

- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 Tanggal 11 April 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan/Atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 Tanggal 31 Juli 2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan/Atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Mineral

C. Peraturan Menteri Keuangan :

- PMK Nomor 61/PMK.03/2021 Tanggal 6 Juni 2021 Tentang Hak Dan Kewajiban Perpajakan Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak, Atau Kontrak Karya Dalam Rangka Kerja Sama Di Bidang Usaha Pertambangan Mineral.

- PMK Nomor 67/PMK.03/2020 Tanggal 15 Juni 2020 Tentang Pemberian Fasilitas PPN Atau PPN Dan PPnBM, Serta PBB Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

- PMK-116/PMK.04/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 Tentang Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Dan/Atau Pembebasan PPN Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya Atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

- PMK-70/PMK.03/2015 Tanggal 31 Maret 2015 Tentang Perubahan Atas PMK-79/PMK.02/2012 Tentang Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Dan Penghitungan Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi

- PMK-79/PMK.02/2012 Tanggal 24 Mei 2012 Tentang Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Dan Penghitungan Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi.

- PMK-178/PMK.011/2007 Tanggal 27 Desember 2007 Tentang PPN Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi berlaku sejak 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008

D. Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

- 

Baca Juga :

Peraturan Pajak Berdasarkan Jenis Usaha

Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 15 

Berbagi :