Pengertian Biaya Jabatan

Pengertian Biaya Jabatan 

Pengertian Biaya Jabatan adalah Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pegawai tetap.

Besarnya Biaya Jabatan Untuk Tahun Pajak 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 dan 2012 

Besarnya Biaya Jabatan Untuk Tahun Pajak 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 dan 2012 adalah sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto.

Besarnya biaya jabatan setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun.

Contoh perhitungan biaya jabatan untuk Pegawai Tetap :

• Aditya bekerja sebagai pegawai tetap di PT.Jaya Abadi Sentosa dengan gaji tetap dan tunjangan sebesar Rp.1.000.000,- sebulan atau Rp.12.000.000,- setahun. 

Biaya jabatan = 5% x 1.000.000 = 50.000 sebulan atau 600.000 setahun

• Amira  bekerja sebagai pegawai tetap di PT.Gunung Tinggi Sekali dengan gaji tetap dan tunjangan  sebesar Rp.10.000.000,- sebulan atau Rp.120.000.000,- setahun.

Biaya jabatan = 5% x 10.000.000 = 500.000 sebulan atau 6.000.000 setahun

• Kumala bekerja sebagai pegawai tetap di PT.Makmur Jaya Abadi dengan gaji tetap dan tunjangan  sebesar Rp.20.000.000,- sebulan atau Rp.240.000.000,- setahun.

5% x 20.000.000 = 1.000.000 sebulan atau 12.000.000 setahun 

Biaya jabatan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto = 500.000 sebulan atau 6.000.000 setahun

Artikel Yang Perlu Diketahui :

• Kamus Istilah Yang Digunakan Dalam Akuntansi, Bisnis, Ekonomi dan Pajak
• Artikel Tentang PPh Pasal 21
• Artikel Tentang Pajak

Referensi  :

1. PMK Nomor 250/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 Tentang Besarnya Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan.
2. PER-16/PJ/2016 Tanggal 29 September 2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
3. PER-32/PJ/2015 Tanggal  07 Agustus 2015 Tentang  Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi 
4. PER-31/PJ/2012 Tanggal 27 Desember 2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi