Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 21
Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 21 terdiri dari peraturan perpajakan tentang PPh Pasal 21, antara lain :
Formulir SPT Masa PPh Pasal 21
A. Peraturan Pajak PPh Pasal 21 Yang Bersifat Umum, terdiri dari :
- PER-16/PJ/2016 Tanggal 29 September 2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi berlaku sejak Tanggal 29 September 2016 sampai dengan ……….
- PER-32/PJ/2015 Tanggal 07 Agustus 2015 Tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 21
dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang
Pribadi berlaku sejak 07 Agustus 2015 sampai dengan Tanggal 28 September 2016
- PER-31/PJ/2012 Tanggal 27
Desember 2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26
Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi berlaku sejak 01 Januari 2013 sampai dengan Tanggal 06
Agustus 2015.
B. Peraturan Pajak PPh Pasal 21 Tentang Besarnya Biaya
Jabatan dan Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto,
terdiri dari :
- PMK Nomor 168 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi berlaku sejak Tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan ........
- PMK Nomor 250/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 Tentang Besarnya Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan berlaku
sejak Tanggal 01 Januari 2009 sampai
dengan 31 Desember 2023
C. Peraturan Pajak PPh Pasal 21 Tentang Besarnya Iuran
Pensiun, terdiri dari :
- PMK Nomor 71/PMK.02/2008 Tanggal 08 Mei 2008 Tentang Pengembalian Nilai Tunai Pensiun PNS Yang Diberhentikan Tanpa Hak Pensiun berlaku sejak Tanggal 08 Mei 2008 sampai dengan ……….
D. Peraturan Pajak PPh Pasal 21 Tentang PTKP (Penghasilan
Tidak Kena Pajak), terdiri dari :
- PMK Nomor 101/PMK.010/2016 Tanggal 22 Juni 2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak berlaku sejak 27 Juni 2016 sampai dengan …………
- PMK-102/PMK.010/2016 Tanggal 22 Juni 2016 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan berlaku sejak 27 Juni 2016 sampai dengan …………
- PMK Nomor
122/PMK.010/2015 Tanggal 29 Juni 2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP) berlaku
sejak 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
- PMK Nomor 162/PMK.011/2012 Tanggal 22 Oktober 2012 Tentang Penyesuaian Besarnya
Penghasilan Tidak Kena Pajak berlaku
sejak 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2014.
E. Peraturan Pajak PPh
Pasal 21 Tentang Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh
PNS, Pejabat Negara, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya yang sumber
dananya berasal dari APBN dan APBD, terdiri dari :
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Tanggal 20 Desember 2010
Tentang Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi
Beban APBN atau APBD berlaku
sejak 01 Januari 2011 sampai dengan …………
- PMK Nomor262/KMK.03/2010 Tanggal 31 Desember 2010 Tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD berlaku sejak 01 Januari 2011 sampai dengan …………
F. Peraturan Pajak PPh
Pasal 21 Tentang Perhitungan PPh Pasal 21 Atas
Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan
Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus,
terdiri dari :
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 Tanggal 16 Nopember 2009 Tentang Tarif
PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun,
Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus berlaku sejak 16 Nopember 2009 sampai
dengan …………
- PMK Nomor 16/PMK.03/2010 Tanggal 25 Januari 2010 Tentang Tata CaraPemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang ManfaatPensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayar Sekaligus berlaku sejak 16 Nopember 2009 sampai dengan …………
Baca Juga :