Peraturan Pajak Dan Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 26 Atas Pembayaran Bunga Kepada Wajib Pajak Luar Negeri

Pertanyaan Konsultasi Pajak :

Perkenalkan nama saya Anisa.

Pak mau nanya nih, untuk ketentuan pajak atas pembayaran bunga ke luar negeri itu langkah-langkahnya apa aja ya?

Terimakasih

Jawaban Konsultasi Pajak :

Dasar Hukum pengenaan pajak atas pembayaran bunga yang diterima oleh wajib pajak luar negeri adalah :

- Pasal 26 Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)

- Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).

- PER-25/PJ/2018 Tanggal 21 Nopember 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

- Tax Treaty / Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Negara asal / domisili Wajib Pajak luar negeri tersebut.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemotong PPh Pasal 26 terhadap Wajib Pajak luar negeri sebagai penerima bunga adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengecekan apakah Penerima penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri dengan melihat dokumen imigrasi (Pasport/visa/lainnya) untuk mengetahui apakah termasuk dari Negara yang ada tax treaty / P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) dengan Indonesia.

2. Melakukan pengecekan apakah Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) telah dipenuhi.

3. Apabila wajib pajak luar negeri berasal dari Negara yang tidak mempunyai tax treaty / P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) dengan Indonesia maka dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20 % sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan perubahannya.

4. Apabila wajib pajak luar negeri berasal dari Negara yang mempunyai Tax Treaty / P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) dengan Indonesia maka dipotong PPh Pasal 26 sesuai dengan tarif pajak dalam Tax Treaty P3B (persetujuan penghindaran pajak berganda)

5. Melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 atau SPT Masa PPh Unifisikasi.

6. Penyetoran PPh Pasal 26 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

7. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

Tanya Jawab Terbaru

Tanya Jawab Seluruh Jenis Pajak

Referensi :

- Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).

- Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)

- PER-25/PJ/2018 Tanggal 21 Nopember 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

- Peraturan Pajak Tentang Tax Treaty atau P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda)