Peraturan Pajak Tentang Tax Treaty atau P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda)

Peraturan Pajak Tentang Tax Treaty atau P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) terdiri Peraturan yang mengatur tentang perlakuan perpajakan atas Tax Treaty atau P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda).

Peraturan Pajak Tentang Tax Treaty atau P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) terdiri dari :

A. Undang-Undang :

1. Pasal 32A Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

2. Pasal 32A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan 

B. Tax Treaty antara Indonesia Dengan Negara Lain.

C. Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2024 Tahun 13 Juni 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Multilateral Convention To Implement Tax Treaty Related Measures To Prevent Base Erosion And Profit Shifting (Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait Dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan Dan Penggeseran Laba)

2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019 Tanggal 12 November 2019 Tentang Pengesahan Multilateral Convention To Implement Tax Treaty Related Measures To Prevent Base Erosion And Profit Shifting (Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait Dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan Dan Penggeseran Laba)

D. Peraturan Pemerintah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 Tanggal 26 Juni 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh Dalam Tahun Berjalan

2. Peraturan Pemerintah  Nomor 94 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan

F. Peraturan Menteri Keuangan :

1. PMK-18/PMK.03/2021 Tanggal 17 Februari 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

2. PMK-49/PMK.03/2019 Tanggal 26 April 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.

3. PMK Nomor 240/PMK.03/2014 Tanggal 22 Desember 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure)

G. Peraturan Direktur Jenderal Pajak :

1. PER-17/PJ/2020 Tanggal 17 September 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan, Pelaksanaan, Dan Evaluasi Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).

2. PER-16/PJ/2020 Tanggal 11 Agustus 2020 Tentang Penanganan Permintaan Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama Dan Penyelesaian Tindak Lanjut Persetujuan Bersama.

3. PER-02/PJ/2020 Tanggal 27 Januari 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tax Examination Abroad Dalam Rangka Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional.

4. PER-28/PJ/2018 Tanggal 14 Desember 2018 Tentang Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

5. PER-25/PJ/2018 Tanggal 21 Nopember 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Baca Juga :

Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 26 dan Pajak Internasional

Peraturan Pajak Tentang PPh Badan

Peraturan Pajak Tentang PPh Orang Pribadi

Berbagi :