SE-02/PJ.31/1993 Tanggal 29 Januari 1993 Tentang Penyempurnaan SE - 29/PJ.42/1992 Tanggal 19 Desember 1992 Tentang Perlakuan PPh Terhadap Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)
SE-02/PJ.31/1993 Tanggal 29 Januari 1993 Tentang Penyempurnaan SE - 29/PJ.42/1992 Tanggal 19 Desember 1992 Tentang Perlakuan PPh Terhadap Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) mengatur tentang :
1. Perubahan butir 7 SE - 29/PJ.42/1992 Tanggal 19 Desember 1992 .
2. Perubahan butir 9 SE - 29/PJ.42/1992 Tanggal 19 Desember 1992 .
1. Perubahan butir 7 SE - 29/PJ.42/1992 Tanggal 19 Desember 1992 .
2. Perubahan butir 9 SE - 29/PJ.42/1992 Tanggal 19 Desember 1992 .
SE-02/PJ.31/1993 Tanggal 29 Januari 1993 Tentang Penyempurnaan SE - 29/PJ.42/1992 Tanggal 19 Desember 1992 Tentang Perlakuan PPh Terhadap Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) selengkapnya :
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 02/PJ.31/1993
TENTANG
PENYEMPURNAAN SE DIRJEN PAJAK NOMOR SE-29/PJ.42/1992 TANGGAL 19 DESEMBER 1992 TENTANG PERLAKUAN PPh TERHADAP KEGIATAN SEWA-GUNA-USAHA (LEASING)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan adanya beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-29/PJ.42/1992 tanggal 19 Desember 1992 tentang perlakuan PPh terhadap kegiatan Sewa-Guna-Usaha, maka untuk kelancaran pelaksanaan SE-29/PJ.42/1992 tersebut, dengan ini disampaikan sebagai berikut :
1. Dalam butir 7 terdapat kekeliruan pencantuman Nomor Keputusan Menteri Keuangan, yaitu :
"Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1169/KMK.04/1991", seharusnya : "Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1169/KMK.01/1991".
Dengan demikian butir 7 SE tersebut menjadi berbunyi sebagai berikut :
"7. Perusahaan sewa-guna-usaha yang semata-mata bergerak di bidang usaha sewa-guna-usaha tanpa hak opsi/semata-mata operating lease (perusahaan sewa menyewa biasa) maka penghitungan PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 Nopember 1991 tidak berlaku".
2. Dalam butir 9 terdapat kekeliruan pencantuman Nomor : Keputusan Menteri Keuangan yaitu Nomor : 1169/KMK.04/1991 seharusnya Nomor : 1169/KMK.01/1991.
Contoh dalam butir 9 disempurnakan, sehingga butir 9 disempurnakan menjadi sebagai berikut :
"9. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) jo, Pasal 13 Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas, mulai tahun pajak 1991 perlakuan akuntansi terhadap transaksi sewa-guna-usaha di Indonesia. Dalam hal terdapat finance lease yang kontraknya ditandatangani sesudah 19 Januari 1991 dan termasuk dalam tahun pajak 1991, perlakuan perpajakannya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1169/KMK.01/1991.
Contoh :
a. Tahun buku perusahaan diselenggarakan mulai tanggal 1 Februari 1990 s/d tanggal 31 Januari 1991 dan kontrak finance lease ditandatangani tanggal 20 Januari 1991. Walaupun kontrak ditandatangani sesudah 19 Januari 1991, akan tetapi karena tidak termasuk dalam tahun pajak 1991 melainkan termasuk tahun pajak 1990, maka belum diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1169/KMK.01/1991, tetapi masih diberikan perlakuan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 48/KMK.013/1991 tanggal 19 Januari 1991.
b. Tahun buku perusahaan diselenggarakan mulai tanggal 1 Agustus 1990 sampai dengan tanggal 31 Juli 1991. Kontrak finance lease ditandatangani tanggal 25 Januari 1991.
Karena termasuk tahun pajak 1991 maka perlakuan perpajakannya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1169/KMK.01/1991.
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
Drs. MAR'IE MUHAMMAD
Status SE-02/PJ.31/1993 Tanggal 29 Januari 1993 Tentang Penyempurnaan SE - 29/PJ.42/1992 Tanggal 19 Desember 1992 Tentang Perlakuan PPh Terhadap Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah sebagai berikut :
1. SE-02/PJ.31/1993 Tanggal 29
Januari 1993 Tentang Penyempurnaan SE-29/PJ.42/1992 Tanggal
19 Desember 1992 Tentang
Perlakuan PPh Terhadap Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) merubah SE-29/PJ.42/1992 Tanggal 19 Desember 1992 Tentang Perlakuan PPh Terhadap Kegiatan Sewa Guna Usaha.
2. SE-02/PJ.31/1993
Tanggal 29 Januari 1993 masih berlaku.
3. SE-02/PJ.31/1993 Tanggal 29 Januari 1993 mulai berlaku sejak Tanggal 29 Januari 1993.
Baca Juga :