Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pengertian Tanah (Land)

Pengertian Tanah (Land) adalah :
Tanah yang dimiliki oleh perusahaan serta digunakan untuk kelancaran kegiatan-kegiatan perusahaan.

Tanah ini dapat berupa tanah yang dipakai oleh perusahaan sebagai tempat kedudukan perusahaan, tempat parkir, tanah perkebunan, tanah pekarangan, dan lain-lain.

Tanah tidak dapat disusutkan, sehingga tidak ada biaya penyusutan atas tanah.

Nilai (cost) atas tanah yang dicatat dalam neraca adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh tanah tersebut, meliputi antara lain :

- Harga beli tanah.

- Biaya balik nama (sertifikat tanah)

- Biaya BPHTB (Bea perolehan atas Tanah dan/atau Bangunan).

- Biaya komisi untuk makelar.

- Biaya membersihkan dan meratakan tanah/pematangan tanah.

- Biaya membongkar bangunan yang pernah ada diatas tanah tersebut.

- Biaya pengukuran tanah.


Perlakuan Pajak Atas Tanah (Land)

Pengakuan Aktiva atas Tanah (Land) diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan perubahannya.

Biaya perolehan tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik, termasuk tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan, kecuali apabila tanah tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena penggunaannya untuk memperoleh penghasilan, misalnya tanah dipergunakan untuk perusahaan genteng, perusahaan keramik, atau perusahaan batu bata.

Yang dimaksud dengan "pengeluaran untuk memperoleh tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali" adalah biaya perolehan tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai dari pihak ketiga dan pengurusan hak-hak tersebut dari instansi yang berwenang untuk pertama kalinya, sedangkan biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai diamortisasikan selama jangka waktu hak-hak tersebut.